JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengoptimalkan pengurangan sanksi administrasi melalui Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) untuk mempercepat penyelesaian kewajiban pokok pajak sekaligus mendorong kepatuhan sukarela. Kebijakan ini memberi ruang keringanan sanksi bagi wajib pajak yang beriktikad baik menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, sasaran utama optimalisasi PSA bukan semata-mata penerimaan dari sanksi administrasi. DJP ingin wajib pajak lebih cepat melunasi pokok pajak yang masih terutang sehingga kepatuhan material dapat meningkat.
Menurut Bimo, sanksi akibat kelalaian, keterlambatan, atau ketidaktahuan dapat menjadi beban tambahan ketika wajib pajak berupaya menuntaskan kewajibannya. Karena itu, pengurangan sanksi administrasi ditempatkan sebagai instrumen untuk memberi kepastian dan meringankan proses penyelesaian utang pajak, tanpa menghapus kewajiban pokoknya.
Bukan Pemutihan Pajak
DJP menegaskan PSA bukan program pemutihan pajak. Wajib pajak tetap harus membayar pokok pajak dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Keringanan hanya berkaitan dengan sanksi administrasi yang dapat dikurangi atau dihapus berdasarkan mekanisme yang tersedia.
Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi arus kas wajib pajak dalam penerapan kebijakan tersebut. Tujuannya agar penyelesaian kewajiban pajak tidak menghambat keberlangsungan aktivitas ekonomi dan ketahanan ekonomi tetap terjaga.
PMK 71/2026 Dahulukan Pelunasan Pokok
Sejalan dengan optimalisasi PSA, pemerintah menyempurnakan mekanisme pembayaran utang pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024.
Pada ketentuan sebelumnya, pembayaran utang pajak dialokasikan secara proporsional antara pokok pajak dan sanksi administrasi. Setelah perubahan melalui PMK 71/2026, pembayaran wajib pajak terlebih dahulu digunakan untuk melunasi pokok pajak.
Bimo menjelaskan perubahan itu didasarkan pada pengalaman DJP. Mekanisme pembagian pembayaran secara proporsional dinilai justru membuat pelunasan pokok pajak berlangsung lebih lambat. Dengan prioritas pada pokok pajak, pemerintah berharap penyelesaian kewajiban utama wajib pajak menjadi lebih cepat.
Wajib Pajak Patuh Dapat SKF Otomatis
DJP juga memastikan keringanan sanksi tidak mengabaikan kepentingan wajib pajak yang selama ini patuh. Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan, tidak mempunyai tunggakan, dan tidak menghadapi kendala administrasi dapat memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) secara otomatis melalui Coretax.
SKF dibutuhkan dalam berbagai layanan perizinan, termasuk untuk pengajuan izin baru, pembaruan izin, serta peningkatan kapasitas usaha. Sebaliknya, wajib pajak yang kewajiban perpajakannya belum terpenuhi harus lebih dahulu menyelesaikannya sebelum memperoleh SKF untuk mendukung pengembangan usaha.













