JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah mempertimbangkan optimalisasi zakat sebagai salah satu alternatif pembiayaan di tengah kebutuhan mengejar target penerimaan pajak 2026. Gagasan itu disampaikan Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis saat menyoroti masih besarnya kekurangan penerimaan pada dua bulan terakhir tahun ini.
Cholil menilai Kementerian Keuangan sebaiknya tidak hanya bertumpu pada pajak untuk membiayai kebutuhan APBN. Dalam unggahan di Instagram @cholilnafis, ia juga mengusulkan agar pemerintah memberi perhatian pada wajib pajak dari kelompok usaha besar dan mempertimbangkan pengakuan zakat guna mengoptimalkan penerimaannya bagi kepentingan umat.
Realisasi Pajak Masih 76,2% dari Target
Sampai akhir Oktober 2026, penerimaan pajak tercatat Rp1.796,8 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan capaian itu baru 76,2% dibandingkan target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.
Dengan posisi tersebut, pemerintah masih perlu menghimpun sekitar Rp514 triliun selama November dan Desember 2026 agar sasaran penerimaan pajak tahun ini terpenuhi. Kondisi itu menjadi latar belakang Cholil dalam mendorong adanya sumber pembiayaan lain di luar pajak.
Cholil berpandangan upaya mengejar penerimaan negara perlu dijalankan tanpa membuat beban perpajakan bagi masyarakat dan dunia usaha menjadi terlalu berat. Ia mengaitkan pandangan itu dengan gagasan Ibnu Khaldun, pemikir ekonomi Islam klasik, tentang hubungan tingkat pajak dengan penerimaan negara.
Risiko Pajak Terlalu Agresif
Menurut Cholil, gagasan tersebut menunjukkan bahwa beban pajak yang lebih ringan dapat berkaitan dengan penerimaan yang lebih tinggi, sementara beban yang semakin berat justru dapat menekan hasil penerimaan. Karena itu, ia mengingatkan risiko kebijakan perpajakan yang terlalu agresif.
Tekanan pajak yang berlebihan, menurutnya, dapat menurunkan motivasi pelaku usaha untuk berproduksi. Kondisi tersebut juga dinilai berpotensi membuat pelaku usaha maupun masyarakat beralih ke aktivitas informal dan ekonomi bayangan atau shadow economy yang berada di luar jangkauan sistem perpajakan.
Kepercayaan Wajib Pajak Dinilai Penting
Selain mendorong optimalisasi zakat, Cholil menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Menurutnya, kepercayaan wajib pajak tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pemungutan, tetapi juga dengan cara negara mengelola penerimaan.
Ia menilai keterbukaan dalam pengelolaan penerimaan, upaya memberantas korupsi, serta perbaikan mutu pelayanan publik merupakan faktor penting untuk memperkuat kepercayaan wajib pajak. Dengan pendekatan tersebut, upaya memenuhi kebutuhan APBN diharapkan tidak hanya bertumpu pada peningkatan tekanan perpajakan.
Sumber:Penerimaan Pajak Kurang Rp 514 Triliun, MUI Sarankan Pemerintah Lirik Zakat – IKPI
