website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Friday, 20 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tetap Lewat Pengadilan

Raihan ibadurrahman afif by Raihan ibadurrahman afif
November 20, 2026
in Nasional
0 0
0
Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tetap Lewat Pengadilan
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Regulasi tersebut mengatur mekanisme perampasan aset mulai dari penelusuran hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Salah satu instrumen penting yang diatur adalah perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based asset forfeiture. Meski tidak bergantung pada vonis pidana terhadap pelaku, aset tidak dapat langsung dirampas begitu saja karena prosesnya tetap harus diperiksa dan diputus melalui pengadilan dengan perlindungan terhadap hak para pihak.

Pengesahan berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum persetujuan diminta kepada anggota Dewan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan.

Setelah laporan tersebut, seluruh anggota yang hadir menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU. Persetujuan itu menutup proses pembahasan regulasi perampasan aset yang telah berjalan sekitar 18 tahun.

Tahapan Perampasan Aset Tetap Melalui Pengadilan

Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dirancang melalui beberapa tahap. Proses dimulai dari penelusuran aset, kemudian dapat berlanjut pada penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan dalam persidangan, putusan pengadilan, dan pelaksanaan putusan.

Pengaturan tersebut dimaksudkan agar pemulihan aset hasil tindak pidana dapat dilakukan tanpa menghilangkan kontrol pengadilan. Perlindungan juga diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik melalui pengaturan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang bagi setiap pihak untuk mengajukan bukti dan mempertahankan haknya.

Baca Juga:
IKPI Bahas Penyusunan RUU Konsultan Pajak Bersama Akademisi dan Praktisi Senior

Sepuluh Pokok Pengaturan dalam RUU

Sebelum dibawa ke paripurna, Komisi III DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU Perampasan Aset pada pembahasan tingkat I dalam rapat kerja Rabu (18/11/2026) yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Seluruh fraksi menyetujui pembahasan dilanjutkan ke tingkat II, disertai sejumlah catatan mengenai pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset.

Dalam proses pembahasan, Panja menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Jumlah itu terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Panja juga menghimpun masukan masyarakat dan para ahli untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum sekaligus menjaga prinsip partisipasi dan keadilan.

Habiburokhman menyampaikan sepuluh pokok pengaturan. Bagian pertama menegaskan prinsip perampasan aset yang mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Bagian berikutnya mengatur ruang lingkup tindak pidana serta jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas.

Cakupan tersebut meliputi penipuan dan/atau penggelapan dengan sarana teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat, termasuk praktik investasi bodong dan perdagangan saham bodong. RUU juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ancaman pidana tetap dapat diterapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pidana mati apabila memang diatur untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Pengembalian Aset kepada Korban dan Pengelolaan Profesional

Pengaturan lain diarahkan pada optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah juga memperoleh dasar untuk membentuk badan yang berkompeten dalam mengelola aset hasil tindak pidana secara profesional dan akuntabel.

Fungsi pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, serta pengembalian atau pelepasan aset. Pada saat yang sama, mekanisme pengawasan akan melibatkan badan independen untuk menjaga akuntabilitas proses perampasan dan pengelolaan aset.

RUU tersebut juga memuat pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Teknologi dan sistem informasi akan digunakan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset.

Dengan kerangka tersebut, perampasan aset tidak hanya ditujukan untuk mengambil hasil tindak pidana. Pengaturannya juga diarahkan agar aset yang telah dirampas dapat dikelola secara transparan dan dikembalikan kepada negara, korban, atau pihak lain yang berhak sesuai ketentuan hukum.

Baca Juga:
SBTI Safe Harbor Jaga Manfaat Insentif di Era GMT 15%

Sumber: Ini Mekanisme Perampasan Aset dalam Undang-Undang yang Baru Disahkan – IKPI

Raihan ibadurrahman afif

Raihan ibadurrahman afif

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

13
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

10
Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tetap Lewat Pengadilan

Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tetap Lewat Pengadilan

November 20, 2026
KPP Banjarmasin Tekankan Syarat Penghapusan Sanksi Pajak 100%

KPP Banjarmasin Tekankan Syarat Penghapusan Sanksi Pajak 100%

November 20, 2026
DPR Dorong Pajak Bisnis Besar, UMKM Tak Jadi Sasaran Utama

DPR Dorong Pajak Bisnis Besar, UMKM Tak Jadi Sasaran Utama

November 20, 2026
Pengawasan Pajak Diperkuat, UMKM Diminta Tak Jadi Sasaran Beban

Pengawasan Pajak Diperkuat, UMKM Diminta Tak Jadi Sasaran Beban

November 20, 2026

Recent News

Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tetap Lewat Pengadilan

Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana Tetap Lewat Pengadilan

November 20, 2026
KPP Banjarmasin Tekankan Syarat Penghapusan Sanksi Pajak 100%

KPP Banjarmasin Tekankan Syarat Penghapusan Sanksi Pajak 100%

November 20, 2026
DPR Dorong Pajak Bisnis Besar, UMKM Tak Jadi Sasaran Utama

DPR Dorong Pajak Bisnis Besar, UMKM Tak Jadi Sasaran Utama

November 20, 2026
Pengawasan Pajak Diperkuat, UMKM Diminta Tak Jadi Sasaran Beban

Pengawasan Pajak Diperkuat, UMKM Diminta Tak Jadi Sasaran Beban

November 20, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version