JAKARTA – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026). Regulasi tersebut mengatur mekanisme perampasan aset mulai dari penelusuran hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
Salah satu instrumen penting yang diatur adalah perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based asset forfeiture. Meski tidak bergantung pada vonis pidana terhadap pelaku, aset tidak dapat langsung dirampas begitu saja karena prosesnya tetap harus diperiksa dan diputus melalui pengadilan dengan perlindungan terhadap hak para pihak.
Pengesahan berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum persetujuan diminta kepada anggota Dewan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan.
Setelah laporan tersebut, seluruh anggota yang hadir menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU. Persetujuan itu menutup proses pembahasan regulasi perampasan aset yang telah berjalan sekitar 18 tahun.
Tahapan Perampasan Aset Tetap Melalui Pengadilan
Mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dirancang melalui beberapa tahap. Proses dimulai dari penelusuran aset, kemudian dapat berlanjut pada penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan dalam persidangan, putusan pengadilan, dan pelaksanaan putusan.
Pengaturan tersebut dimaksudkan agar pemulihan aset hasil tindak pidana dapat dilakukan tanpa menghilangkan kontrol pengadilan. Perlindungan juga diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik melalui pengaturan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang bagi setiap pihak untuk mengajukan bukti dan mempertahankan haknya.
Sepuluh Pokok Pengaturan dalam RUU
Sebelum dibawa ke paripurna, Komisi III DPR RI dan pemerintah menyepakati RUU Perampasan Aset pada pembahasan tingkat I dalam rapat kerja Rabu (18/11/2026) yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Seluruh fraksi menyetujui pembahasan dilanjutkan ke tingkat II, disertai sejumlah catatan mengenai pengawasan pengadilan, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset.
Dalam proses pembahasan, Panja menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Jumlah itu terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM yang dihapus, dan 18 DIM substansi baru. Panja juga menghimpun masukan masyarakat dan para ahli untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum sekaligus menjaga prinsip partisipasi dan keadilan.
Habiburokhman menyampaikan sepuluh pokok pengaturan. Bagian pertama menegaskan prinsip perampasan aset yang mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Bagian berikutnya mengatur ruang lingkup tindak pidana serta jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas.
Cakupan tersebut meliputi penipuan dan/atau penggelapan dengan sarana teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat, termasuk praktik investasi bodong dan perdagangan saham bodong. RUU juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ancaman pidana tetap dapat diterapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pidana mati apabila memang diatur untuk tindak pidana yang bersangkutan.
Pengembalian Aset kepada Korban dan Pengelolaan Profesional
Pengaturan lain diarahkan pada optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah juga memperoleh dasar untuk membentuk badan yang berkompeten dalam mengelola aset hasil tindak pidana secara profesional dan akuntabel.
Fungsi pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, serta pengembalian atau pelepasan aset. Pada saat yang sama, mekanisme pengawasan akan melibatkan badan independen untuk menjaga akuntabilitas proses perampasan dan pengelolaan aset.
RUU tersebut juga memuat pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Teknologi dan sistem informasi akan digunakan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset.
Dengan kerangka tersebut, perampasan aset tidak hanya ditujukan untuk mengambil hasil tindak pidana. Pengaturannya juga diarahkan agar aset yang telah dirampas dapat dikelola secara transparan dan dikembalikan kepada negara, korban, atau pihak lain yang berhak sesuai ketentuan hukum.
Sumber: Ini Mekanisme Perampasan Aset dalam Undang-Undang yang Baru Disahkan – IKPI
