Pengawasan Pajak Diperkuat, UMKM Diminta Tak Jadi Sasaran Beban

Optimalisasi penerimaan pajak menjelang penutupan tahun anggaran 2026 perlu diarahkan pada penggalian potensi dari sektor usaha berskala besar. Pemerintah juga diminta memastikan pengawasan terhadap aparat perpajakan berjalan efektif agar tidak terjadi kebocoran penerimaan negara.

Anggota Komisi XI DPR RI, Amin AK, menilai pencapaian target penerimaan negara seharusnya tidak dilakukan dengan menambah tekanan kepada konsumen maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, masih terdapat potensi penerimaan dari kegiatan bisnis besar yang perlu ditindaklanjuti secara serius.

Pandangan tersebut disampaikan Amin ketika ditemui Parlementaria setelah agenda kunjungan kerja di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/11/2026). Ia menyoroti kebutuhan pemerintah untuk memperluas basis perpajakan sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan.

Potensi Usaha Besar Dinilai Perlu Dioptimalkan

Amin menyampaikan bahwa Komisi XI DPR RI telah beberapa kali mengingatkan pemerintah dalam rapat kerja agar tidak hanya berfokus pada kelompok usaha kecil dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Keuangan yang mulai memperluas penggalian penerimaan dari aktivitas bisnis berbasis digital. Namun, menurutnya, upaya tersebut perlu disertai pengawasan terhadap perusahaan besar dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki potensi kontribusi pajak signifikan.

Dalam pandangannya, masih ada ruang untuk meningkatkan penerimaan dari sektor usaha yang belum tergarap secara optimal. Karena itu, pemerintah didorong lebih serius mengidentifikasi potensi tersebut tanpa mengalihkan beban penerimaan kepada masyarakat berpenghasilan terbatas.

Amin turut mencontohkan keberhasilan penindakan oleh satuan tugas aparat penegak hukum yang disebut dapat menyelamatkan potensi pendapatan negara hingga puluhan triliun rupiah dari sektor-sektor yang sebelumnya sulit dijangkau.

Menurutnya, pendekatan penegakan hukum yang tegas juga perlu diterapkan dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan. Dengan demikian, kepatuhan dapat diperkuat dan potensi penerimaan yang belum tergali bisa dioptimalkan.

Pengawasan Aparat Pajak Menjadi Perhatian

Selain persoalan perluasan basis pajak, Amin menekankan pentingnya menjaga integritas aparatur perpajakan. Ia mengingatkan bahwa hubungan yang menyimpang antara oknum petugas pajak dan pelaku usaha besar berisiko mengurangi penerimaan yang seharusnya masuk ke kas negara.

Oleh sebab itu, pengawasan internal perlu diperkuat bersamaan dengan penegakan regulasi. Pemerintah dinilai harus memastikan setiap wajib pajak memperoleh perlakuan sesuai ketentuan, tanpa adanya praktik yang memberikan keuntungan tidak semestinya kepada pihak tertentu.

Penguatan pengawasan tersebut menjadi bagian penting dari upaya menutup celah kebocoran. Amin berpandangan bahwa pencapaian target penerimaan akan lebih memungkinkan apabila pelaksanaan aturan berjalan konsisten dan penyimpangan oleh aparat dapat dicegah.

Kekurangan Penerimaan Pajak Capai Rp514 Triliun

Desakan tersebut muncul ketika pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memenuhi target penerimaan pajak 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menyampaikan bahwa kebutuhan tambahan penerimaan pajak untuk November hingga Desember 2026 mencapai Rp514 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2026 tercatat Rp1.796,8 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 76,2% dari target APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan pada dua bulan terakhir tahun anggaran. Upaya tersebut perlu dijalankan dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, kepatuhan wajib pajak, serta kondisi dunia usaha.

Perluasan basis pajak, penindakan terhadap pelanggaran, dan penguatan integritas aparatur menjadi sejumlah aspek yang disoroti dalam pembahasan tersebut. Pemerintah diharapkan dapat menggali potensi penerimaan secara lebih efektif tanpa membebani UMKM dan konsumen secara berlebihan.

Sumber: DPR RI – Parlementaria dan Badan Komunikasi Pemerintah RI.

Exit mobile version