DPR Dorong Pajak Bisnis Besar, UMKM Tak Jadi Sasaran Utama

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK mendorong penguatan penerimaan melalui pajak bisnis besar yang potensinya dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Dorongan itu muncul ketika target APBN 2026 masih membutuhkan tambahan penerimaan pajak Rp514 triliun selama November–Desember 2026.

Menurut Amin, pengejaran target tersebut tidak boleh memindahkan beban kepada konsumen ataupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Legislator Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jawa Timur IV itu menilai masih terdapat ruang penerimaan yang besar apabila pemerintah serius dan berani menyasar bisnis skala besar yang dinilai belum digarap secara maksimal.

Perluasan Basis Pajak Tak Cukup di Bisnis Online

Amin mengatakan Komisi XI DPR RI sudah berkali-kali mengingatkan pemerintah melalui rapat kerja agar cakupan pemungutan diperluas. Ia mengapresiasi Kementerian Keuangan karena mulai memasukkan aktivitas bisnis daring sebagai bagian dari upaya memperbesar basis pajak.

Namun, ia menilai langkah pengawasan dan penegakan kewajiban pajak perlu menjangkau lebih luas daripada sektor online. Perusahaan serta pelaku usaha skala besar dengan potensi penerimaan yang signifikan juga dinilai perlu menjadi sasaran optimalisasi.

Sebagai gambaran, Amin merujuk pada tindakan satuan tugas aparat penegak hukum di sektor-sektor yang sebelumnya sulit dijangkau. Penindakan tersebut, menurut keterangannya, dapat mengamankan potensi pendapatan negara bernilai puluhan triliun rupiah. Ia menilai ketegasan yang sama perlu diterapkan pada regulasi perpajakan agar penerimaan yang belum tergali bisa masuk tanpa menambah tekanan ekonomi terhadap kelompok berkemampuan terbatas.

DPR Minta Celah Kebocoran Penerimaan Ditutup

Perhatian Amin tidak hanya tertuju pada perluasan basis pajak. Ia juga menyoroti kemungkinan hilangnya penerimaan akibat penyimpangan yang dilakukan oknum di lingkungan aparatur perpajakan.

Ia memperingatkan risiko kolusi antara aparat pajak dan pengusaha besar yang bertujuan menghindari kewajiban perpajakan. Menurutnya, integritas dan kinerja aparatur harus diawasi lebih ketat, sementara berbagai celah yang dapat memicu kebocoran penerimaan perlu dimitigasi.

Amin berpandangan target pajak seharusnya dapat tercapai apabila penyimpangan dapat dicegah, terutama penyimpangan yang melibatkan aparat perpajakan. Dengan memperkuat pengawasan dan mengoptimalkan pajak bisnis besar, pemerintah dinilai memiliki pilihan untuk mengejar penerimaan tanpa menjadikan UMKM maupun masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas sebagai tumpuan tambahan beban.

Kebutuhan Rp514 Triliun Warnai Akhir Tahun

Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya menyampaikan bahwa untuk memenuhi sasaran APBN 2026, penerimaan pajak masih harus bertambah Rp514 triliun pada periode November–Desember 2026. Angka tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pada sisa tahun anggaran.

Dalam situasi itu, sorotan DPR mencakup tiga hal: memperluas basis pemungutan, menegakkan aturan terhadap pelaku usaha besar, dan memperkuat pencegahan kebocoran. Arah tersebut diharapkan membuka potensi penerimaan yang belum tergali tanpa menambah beban bagi kelompok usaha kecil maupun masyarakat dengan daya ekonomi terbatas.

Sumber: IKPI.

Exit mobile version