JAKARTA – Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendorong penyusunan RUU Konsultan Pajak melalui forum yang mempertemukan tokoh senior perpajakan, praktisi, pengurus organisasi, dan akademisi. Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pengurus Pusat IKPI di Rumah Makan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026), ditujukan untuk menghimpun bahan bagi penyusunan Naskah Akademik sekaligus rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur profesi konsultan pajak.
Forum tersebut menjadi ruang untuk menggabungkan pengalaman di bidang administrasi perpajakan, praktik profesi, kelembagaan, dan kajian akademis. IKPI berharap masukan dari latar belakang yang berbeda dapat memperkaya rumusan pengaturan profesi konsultan pajak di Indonesia.
Tokoh Perpajakan dan Akademisi Ikut Memberi Masukan
Empat anggota kehormatan IKPI yang hadir dalam FGD ialah Hadi Poernomo, A. Machfud Sidik, Gunadi, dan Cucu Supriyatna. Dari Dewan Penasihat IKPI, forum dihadiri Ketua Mochamad Soebakir serta dua anggota, Heru R. Hadi dan Ridho Ribbon Hutapea.
Diskusi juga melibatkan Nono Hanafi, mantan Ketua Pengawas IKPI periode 2014–2019, serta Nuryadi Mulyodiwarno yang merupakan pengamat dan praktisi perpajakan sekaligus anggota IKPI. Dari unsur akademisi, penyusunan Naskah Akademik RUU Konsultan Pajak melibatkan dua perancang dari Universitas Pelita Harapan (UPH), yaitu Yosy Niken Respati dan Agustin Ayu Sebuea.
Sejumlah Pengurus Pusat IKPI turut hadir, yakni Wakil Ketua Umum Dr. Nuryadin Rahman, Sekretaris Umum Assoc. Prof. Dr. Edy Gunawan, Bendahara Umum Donny Rindorindo, Wakil Sekretaris Umum Novalina Magdalena, Kepala Departemen PPKF Pino Siddharta, serta Kepala Departemen Humas Jemmi Sutiono. Dalam FGD tersebut, Jemmi juga bertindak sebagai moderator.
Regulasi Diharapkan Memperkuat Profesi Konsultan Pajak
Penyusunan RUU Konsultan Pajak dipandang sebagai agenda penting dalam pengembangan profesi tersebut. Regulasi pada tingkat undang-undang diharapkan memberi dasar hukum yang lebih kuat untuk mengatur standar kompetensi, profesionalisme, tanggung jawab, serta perlindungan bagi pengguna jasa konsultan pajak.
IKPI, sebagai organisasi yang menaungi profesi konsultan pajak, mendorong proses penyusunan regulasi dengan melibatkan beragam pemangku kepentingan. Pendekatan ini diharapkan membuat materi yang disusun tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan profesi, tetapi juga kepentingan sistem perpajakan nasional.
Melalui FGD itu, pengalaman dan pemikiran para peserta dengan latar belakang yang berbeda akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan pengaturan profesi. Hasil penghimpunan pandangan tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan Naskah Akademik dan RUU Konsultan Pajak.
