JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memfokuskan percepatan belanja negara untuk menyelesaikan berbagai program prioritas pemerintah pusat menjelang penutupan tahun anggaran 2025. Strategi ini ditempuh untuk memastikan anggaran negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
“Akhir tahun anggaran hanya tersisa sekitar tujuh hari kerja. Fokus kami adalah memastikan seluruh program prioritas pemerintah dan presiden dapat diselesaikan tepat waktu.”
— Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman
Dalam konferensi pers APBN Kita, Luky menegaskan bahwa percepatan belanja tidak dilakukan secara serampangan. Kemenkeu terus mengarahkan kementerian dan lembaga (K/L) agar menggunakan pagu anggaran secara efisien, efektif, dan berorientasi pada kegiatan produktif.
Belanja Negara Tetap Mengacu Inpres Efisiensi
Luky menjelaskan, seluruh realisasi belanja negara tetap mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Aturan tersebut menekankan efisiensi pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan total efisiensi belanja negara yang mencapai Rp306,69 triliun.
Menurutnya, pendekatan efisiensi bukan berarti menahan belanja, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Anggaran negara tidak hanya harus terserap, tetapi juga harus produktif, efektif, dan efisien agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.”
18 Program Prioritas Jadi Fokus Penyerapan
Pemerintah pusat menetapkan sedikitnya 18 program prioritas pada 2025. Program tersebut mencakup makan bergizi gratis (MBG), cek kesehatan gratis, pembangunan sekolah, bantuan sosial, subsidi dan kompensasi, hingga pembangunan lumbung pangan dan infrastruktur strategis.
Untuk menjalankan program-program tersebut, Kemenkeu telah mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp927,2 triliun kepada K/L. Hingga pertengahan Desember 2025, realisasi belanja tercatat mencapai Rp752,7 triliun atau sekitar 81,2 persen dari total pagu.
Kemenkeu optimistis, sisa anggaran dapat terserap secara optimal sebelum tutup buku, seiring penguatan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan belanja negara.