ASHEVILLE – Indonesia menegaskan dukungannya terhadap reformasi ekonomi pro-pertumbuhan yang mampu memperkuat aktivitas usaha, investasi, serta sumber-sumber pertumbuhan baru di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
Pandangan tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 yang diselenggarakan di Amerika Serikat (AS).
Juda menilai reformasi yang mendukung pertumbuhan perlu diarahkan pada sejumlah aspek, mulai dari pengurangan hambatan terhadap kegiatan usaha dan investasi hingga peningkatan kerja sama internasional.
“Reformasi pro-pertumbuhan perlu diarahkan untuk mengurangi hambatan terhadap kegiatan usaha dan investasi, memperkuat kerja sama internasional, serta mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi sebagai sumber pertumbuhan baru,” ujar Juda, dikutip pada Sabtu (5/9/2026).
Indonesia Sederhanakan Regulasi dan Perkuat Sektor Keuangan
Dalam mendukung agenda reformasi ekonomi pro-pertumbuhan, Juda mengatakan Indonesia telah melakukan penyederhanaan regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
Selain penyederhanaan regulasi, Indonesia juga memperkuat sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK.
Penguatan sektor keuangan tersebut berjalan bersamaan dengan berbagai upaya transformasi ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian nasional.
Hilirisasi SDA Jadi Bagian Transformasi Struktural
Indonesia juga terus mendorong transformasi struktural melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan pengembangan industri bernilai tambah tinggi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia dalam memperkuat struktur perekonomian sekaligus mendorong aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah lebih besar.
Dalam forum G20 tersebut, Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap penguatan peran sektor swasta sebagai salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi.
Peran swasta dinilai penting karena berkaitan langsung dengan investasi, inovasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan produktivitas.
“Keterlibatan sektor swasta penting untuk memastikan agenda reformasi dan pertumbuhan dapat diterjemahkan menjadi peningkatan investasi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Juda.
Ketidakseimbangan Ekonomi Global Jadi Tantangan
Di tengah dorongan terhadap reformasi dan penguatan pertumbuhan, perekonomian dunia masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu persoalan yang menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah global imbalances atau ketidakseimbangan ekonomi global.
Terkait dengan tantangan tersebut, Juda menekankan pentingnya peran lembaga internasional dalam melakukan pemantauan terhadap ketidakseimbangan ekonomi yang terjadi di berbagai negara.
Lembaga internasional juga dinilai perlu memberikan rekomendasi kebijakan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik masing-masing negara.
Respons Kebijakan Perlu Sesuai Kondisi Tiap Negara
Menurut Juda, penanganan ketidakseimbangan ekonomi global tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama untuk seluruh negara.
Respons kebijakan perlu mempertimbangkan struktur ekonomi, kebijakan domestik, serta posisi masing-masing negara dalam perekonomian global.
Pertimbangan terhadap karakteristik tersebut diperlukan agar kebijakan yang diterapkan dalam merespons ketidakseimbangan ekonomi tidak justru menghambat pertumbuhan.
“Pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan agar upaya menjaga stabilitas global tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Juda.
Reformasi Diarahkan untuk Pertumbuhan Berkelanjutan
Melalui forum G20 tersebut, Indonesia menekankan bahwa reformasi ekonomi pro-pertumbuhan perlu berjalan seiring dengan penguatan investasi, inovasi, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama internasional.
Penguatan peran sektor swasta juga menjadi bagian penting dalam upaya menerjemahkan agenda reformasi menjadi peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, tantangan berupa ketidakseimbangan ekonomi global membutuhkan respons yang mempertimbangkan kondisi masing-masing negara agar upaya menjaga stabilitas tetap sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.