GMT 15% Jadi Perhatian Perusahaan Multinasional di Indonesia

Perusahaan multinasional yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia perlu memperhatikan penerapan kebijakan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT). Ketentuan ini mengharuskan grup perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu dikenai tarif pajak efektif sekurang-kurangnya 15%.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan tata kelola perpajakan internasional. Indonesia turut mengambil bagian dalam kesepakatan bersama lebih dari 140 yurisdiksi untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa penerapan GMT juga diarahkan untuk mengurangi praktik persaingan antarnegara melalui penurunan tarif pajak secara berlebihan atau dikenal dengan istilah race to the bottom.

Perusahaan dengan Omzet Grup EUR750 Juta Masuk Cakupan

Ketentuan Pajak Minimum Global menyasar grup perusahaan multinasional yang mempunyai peredaran bruto konsolidasi paling sedikit EUR750 juta. Namun, berdasarkan ketentuan yang berlaku, ambang tersebut harus terpenuhi sekurang-kurangnya dalam dua dari empat tahun pajak sebelum tahun pengenaan GloBE.

Artinya, perusahaan perlu menelaah laporan keuangan konsolidasi grup untuk memastikan apakah entitas usahanya termasuk dalam cakupan kebijakan tersebut. Penentuan status ini menjadi bagian penting sebelum perusahaan menjalankan kewajiban administrasi perpajakan terkait GMT.

Di Indonesia, landasan penerapan kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024. Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban wajib pajak kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026.

DJP Dorong Kesiapan Administrasi dan Kepatuhan

Dalam Dialog Penerapan Pajak Minimum Global yang diselenggarakan di kantor pusat DJP, Jakarta, Selasa (10/11/2026), Bimo menekankan pentingnya kesiapan perusahaan menghadapi kebijakan tersebut. Forum yang dihadiri 78 wajib pajak badan itu menjadi sarana untuk membangun pemahaman mengenai ketentuan dan mekanisme GMT.

Bimo juga mengingatkan bahwa kepatuhan perusahaan tidak semata-mata berkaitan dengan kewajiban membayar pajak. Menurutnya, kontribusi perpajakan merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap negara. Penerimaan tersebut mendukung pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.

Meski demikian, pelaksanaan GMT membutuhkan persiapan yang tidak sederhana. Pemerintah dan wajib pajak sama-sama perlu memastikan kesiapan teknis maupun administrasi agar ketentuan dapat dijalankan secara tepat.

DJP berharap perusahaan multinasional dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengedepankan transparansi dan integritas. Melalui penerapan kebijakan ini, kontribusi ekonomi dari aktivitas perusahaan multinasional di Indonesia diharapkan dapat mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan nasional.

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, PMK Nomor 136 Tahun 2024, dan PER-6/PJ/2026.

Exit mobile version