Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyiapkan perluasan jaringan pemungut SPP-TDLN dengan 30 calon penerbit atau issuer tambahan. Perluasan ini dilakukan setelah enam pihak lebih dulu ditunjuk untuk memungut pajak atas transaksi digital luar negeri melalui sistem tersebut.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, enam pemungut yang sudah ditunjuk terdiri atas lima bank dan satu perusahaan teknologi finansial. Penunjukan awal itu dilakukan pada 25 September 2026.
Enam Pemungut Sudah Masuk Gelombang Awal
Lima bank yang masuk dalam gelombang pertama ialah PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. LinkAja menjadi satu-satunya perusahaan fintech dalam gelombang awal tersebut.
Adapun 30 calon issuer lain masih berada pada tahap persiapan sebelum mulai beroperasi. Menurut Bimo, sebagian masih menyiapkan sistem, sedangkan beberapa calon pemungut sudah memasuki tahap stabilisasi.
Rekonsiliasi Transaksi Ditargetkan Rampung Akhir November
DJP terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar perluasan pemungut SPP-TDLN dapat segera berjalan. PT Jalin Pembayaran Nusantara menjadi salah satu pihak yang terlibat sebagai penyelenggara sistem. Dalam konferensi pers APBN, Bimo menyampaikan harapan agar 30 calon issuer tersebut dapat segera memasuki tahap go live.
Di saat proses perluasan berlangsung, SPP-TDLN disebut telah memproses jutaan transaksi sejak mulai beroperasi. Namun, DJP belum menyampaikan angka pasti mengenai kinerja pemungutan pajak yang dihasilkan melalui mekanisme tersebut.
Data transaksi masih menjalani proses rekonsiliasi. DJP memperkirakan hasil rekonsiliasi berikut laporan pemungutan baru dapat tersedia pada akhir November 2026.
Sumber: IKPI.
