Direksi perseroan terbatas (PT) perlu memastikan kewajiban penyampaian laporan tahunan telah dipenuhi sesuai ketentuan Kementerian Hukum. Kelalaian dalam melaporkan persetujuan laporan tahunan dapat berujung pada sanksi administratif, termasuk pembatasan akses terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Regulasi ini mengatur kewajiban direksi, mekanisme penyampaian dokumen, hingga konsekuensi apabila perseroan tidak memenuhi ketentuan pelaporan.
Persetujuan RUPS Harus Dilaporkan Melalui Notaris
Berdasarkan Pasal 16 Permenkum 49/2025, direksi perseroan persekutuan modal harus menyampaikan laporan tahunan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS). Sebelum disampaikan, laporan tersebut harus terlebih dahulu ditelaah oleh dewan komisaris.
Proses penyampaian laporan kepada RUPS memiliki batas waktu paling lama enam bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Setelah memperoleh persetujuan RUPS, keputusan tersebut harus dituangkan dalam akta notaris.
Direksi selanjutnya wajib menyampaikan persetujuan laporan tahunan kepada Menteri Hukum melalui notaris. Batas waktu penyampaiannya paling lama 30 hari kalender sejak akta notaris ditandatangani.
Proses tersebut dilakukan secara elektronik melalui SABH dengan mengunggah dua dokumen utama, yakni akta notaris mengenai persetujuan laporan tahunan dan dokumen laporan tahunan perseroan.
Apa Saja yang Harus Dicantumkan dalam Laporan Tahunan?
Permenkum 49/2025 juga menetapkan sejumlah informasi yang harus tersedia dalam laporan tahunan. Ketentuan ini bertujuan memastikan laporan yang disampaikan mencakup kondisi keuangan hingga pelaksanaan kegiatan perseroan.
Merujuk Pasal 16 ayat (6), setidaknya terdapat tujuh kelompok informasi yang harus dimuat, yaitu:
- Laporan keuangan, termasuk neraca akhir tahun buku yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.
- Informasi mengenai kegiatan perseroan selama tahun buku.
- Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- Rincian permasalahan yang muncul selama tahun buku dan berpengaruh terhadap kegiatan usaha.
- Laporan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh dewan komisaris.
- Identitas anggota direksi dan dewan komisaris.
- Informasi gaji, tunjangan, serta honorarium bagi anggota direksi dan dewan komisaris sesuai ketentuan dalam peraturan tersebut.
Ketidakpatuhan Dapat Berujung Pemblokiran SABH
Risiko bagi perseroan yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan juga diatur secara tegas. Pasal 17 Permenkum 49/2025 memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mengenakan sanksi administratif.
Terdapat dua bentuk sanksi yang dapat diterapkan, yaitu teguran tertulis dan pemblokiran akses. Mekanisme pemberian sanksi tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 18.
Teguran tertulis disampaikan melalui notifikasi pada SABH dan/atau surat elektronik ketika perseroan melewati batas waktu penyampaian persetujuan laporan tahunan. Apabila kewajiban tetap tidak dipenuhi dalam waktu 30 hari sejak notifikasi teguran diterbitkan, perseroan dapat dikenai pemblokiran akses SABH.
Pemblokiran tersebut dilakukan dengan menutup akses perseroan terhadap layanan SABH. Meski demikian, perseroan yang telah dikenai sanksi masih dapat mengajukan permohonan pembukaan blokir melalui sistem tersebut dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
Perseroan Perlu Memastikan Administrasi Tetap Tertib
Dengan adanya ketentuan tersebut, direksi perlu memperhatikan rangkaian proses penyusunan laporan tahunan, pelaksanaan RUPS, pembuatan akta notaris, hingga penyampaian dokumen melalui SABH.
Kepatuhan terhadap kewajiban ini tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan administrasi perusahaan, tetapi juga berpengaruh terhadap kelancaran penggunaan layanan administrasi badan hukum.
Oleh karena itu, perseroan perlu memastikan seluruh tahapan pelaporan dilakukan sesuai tenggat dan persyaratan yang berlaku agar terhindar dari konsekuensi administratif.
