Pengadilan Pajak di Bawah MA Mulai Januari 2027, Perpres Masuki Tahap Akhir Salin

Pengadilan Pajak ditargetkan mulai menjalani sistem pembinaan kelembagaan di bawah Mahkamah Agung (MA) pada Januari 2027. Pemerintah kini tengah menuntaskan regulasi yang menjadi dasar pemindahan kewenangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut.

Rancangan peraturan presiden (Perpres) mengenai perubahan tata kelola Pengadilan Pajak telah melewati proses harmonisasi. Pemerintah menargetkan aturan itu dapat diundangkan paling lambat akhir November 2026 agar persiapan pelaksanaan pengalihan berlangsung sesuai rencana.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers APBN. Menurutnya, penyelesaian harmonisasi menjadi langkah penting sebelum regulasi memasuki tahap pengundangan.

Perpres Pengalihan Pengadilan Pajak Masuki Tahap Akhir

Perubahan kelembagaan ini mencakup tiga bidang pembinaan utama, yakni organisasi, administrasi, dan keuangan. Ketiganya selama ini berada dalam lingkup kewenangan Kemenkeu dan akan dialihkan kepada MA.

Astera menjelaskan bahwa pemerintah mengupayakan penyelesaian Perpres pada November 2026. Dengan jadwal tersebut, pelaksanaan pembinaan Pengadilan Pajak melalui MA diharapkan dapat berjalan mulai Januari tahun berikutnya.

Meski proses harmonisasi telah selesai, penerbitan Perpres tetap menjadi tahapan yang harus dituntaskan. Karena itu, jadwal penerapan Januari 2027 masih merupakan target pemerintah, bukan konfirmasi bahwa seluruh proses pengalihan telah selesai.

Putusan MK Jadi Dasar Penyatuan Pembinaan

Penataan Pengadilan Pajak merupakan konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Melalui putusan tersebut, MK mengubah pemaknaan Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Ketentuan mengenai pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan yang sebelumnya menunjuk Departemen Keuangan harus dimaknai sebagai kewenangan MA.

Putusan yang diucapkan pada 25 Mei 2023 itu juga menentukan bahwa perubahan pembinaan dilaksanakan secara bertahap dengan batas waktu paling lambat 31 Desember 2026.

Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menyelesaikan proses peralihan sekaligus menata hubungan kelembagaan Pengadilan Pajak dalam sistem kekuasaan kehakiman.

Independensi Peradilan dan Pelayanan Sengketa Pajak

Penyatuan pembinaan Pengadilan Pajak di bawah MA berkaitan dengan upaya memperkuat independensi lembaga peradilan. Dengan pengaturan tersebut, pengelolaan organisasi, administrasi, dan keuangan diarahkan agar berada dalam lingkungan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Pengadilan Pajak memiliki fungsi menyelesaikan sengketa perpajakan yang melibatkan wajib pajak atau penanggung pajak dengan otoritas terkait. Lembaga ini menyediakan mekanisme penyelesaian hukum terhadap keputusan perpajakan yang dipersengketakan.

Oleh sebab itu, perubahan pembinaan kelembagaan juga memerlukan kesiapan operasional. Penyesuaian sumber daya manusia, tata administrasi, pengelolaan keuangan, dan kesinambungan layanan peradilan menjadi aspek yang perlu diperhatikan selama masa transisi.

Dengan rancangan Perpres yang telah menyelesaikan harmonisasi, pemerintah kini berfokus pada penyelesaian dasar regulasi untuk mendukung target pelaksanaan pengalihan pada awal 2027.

Sumber: IKPI

Exit mobile version