Hak Angket Bupati Sudewo Pati: 12 Dugaan Pelanggaran

Pelanggaran yang Disorot

Hasil rangkuman Pansus menunjukkan beberapa dugaan pelanggaran serius, di antaranya:

• Mengabaikan surat peringatan ketiga dari
  
  Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  
  terkait penunjukan Direktur RSUD dr. Soewondo Pati.
• PHK massal terhadap 220 pegawai secara sepihak tanpa pesangon, termasuk pegawai dengan masa kerja di atas 20 tahun.
• Rotasi jabatan tanpa transparansi dan pencopotan pejabat tanpa alasan resmi.

Menurut Joni, kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 250% serta pajak 10% untuk PKL hanyalah pemicu awal. Setelah ditelusuri, masalah yang ditemukan jauh lebih kompleks.

Baca juga:

Proses Hak Angket di Daerah Lain dan Implikasinya

Kesaksian Korban PHK Massal

Salah satu kasus yang menjadi sorotan dalam hak angket Bupati sudewo pati adalah PHK massal di RSUD dr. Soewondo Pati. Dalam rapat, hadir Siti Masruhah, mantan pegawai yang telah mengabdi selama 20 tahun. Ia bercerita bahwa dirinya diberhentikan setelah gagal seleksi menjadi karyawan BLUD tetap.

Menurut Siti, proses seleksi tersebut tidak adil.

“Ada peserta yang mencontek justru lolos. Saya kecewa karena tidak diberi tahu nilai tes. Alasannya efisiensi anggaran, tapi banyak kejanggalan,” ungkapnya.

Tak lama setelah curhatnya viral di media sosial, ia kembali diberhentikan dari pekerjaan barunya. Ia menduga hal itu terkait kedekatan atasan barunya dengan bupati. Kini, ia hidup sendiri di rumah karena suaminya bekerja di Semarang dan berharap bisa kembali bekerja di RSUD. Siti juga menyebut bahwa lebih dari 200 mantan pegawai mengalami nasib serupa.

Lihat juga:

Profil & Linimasa Kebijakan RSUD dr. Soewondo Pati

Demo Ricuh Jadi Latar Hak Angket

Aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025 menjadi latar utama bergulirnya hak angket bupati sudewo pati. Kebijakan kenaikan PBB 250% memicu kemarahan warga. Bahkan, Sudewo sempat menantang pihak yang tidak setuju untuk menggelar demo besar.

Meski akhirnya kebijakan dibatalkan, ribuan warga tetap turun ke jalan. Kericuhan pecah, massa melempari kantor bupati dengan batu, botol plastik, dan gelas. Mereka juga merobek baliho bupati, memecahkan kaca kantor, dan membakar mobil provos Polres Grobogan.

Aparat kepolisian merespons dengan tembakan gas air mata dan penyemprotan water cannon. Bentrokan tersebut mengakibatkan puluhan orang terluka dan 22 orang ditangkap sebagai terduga provokator.

Analisis terkait:

Mengapa Kenaikan PBB Pati 250% Memicu Protes?

Respons Bupati Sudewo

Menanggapi tuntutan mundur, Sudewo menegaskan tidak akan mengundurkan diri.

“Saya dipilih rakyat secara konstitusional dan demokratis, jadi tidak bisa berhenti hanya karena tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme,” tegasnya.

Selanjutnya, ia menyatakan siap menjalani seluruh proses hak angket Bupati Sudewo Pati yang sedang bergulir di DPRD. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas, namun ia tetap terbuka untuk memberikan klarifikasi di hadapan Pansus.

Dokumen terkait:

FAQ: Apa Itu Hak Angket DPRD dan Mekanismenya?

Langkah Selanjutnya

Proses hak angket ini akan melibatkan pemeriksaan dokumen resmi, pemanggilan saksi, dan pendalaman bukti. Pansus juga akan mengundang akademisi, pakar hukum, dan praktisi pemerintahan sebagai pihak independen untuk memberikan pandangan profesional.

Apabila terbukti ada pelanggaran berat, DPRD berwenang merekomendasikan pemakzulan kepada
Kementerian Dalam Negeri,
sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.