website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Wednesday, 18 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

GMT 15% Jadi Perhatian Perusahaan Multinasional di Indonesia

agni fatya kholila by agni fatya kholila
November 18, 2026
in Nasional
0 0
0
GMT 15% Jadi Perhatian Perusahaan Multinasional di Indonesia
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Perusahaan multinasional yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia perlu memperhatikan penerapan kebijakan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT). Ketentuan ini mengharuskan grup perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu dikenai tarif pajak efektif sekurang-kurangnya 15%.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan tata kelola perpajakan internasional. Indonesia turut mengambil bagian dalam kesepakatan bersama lebih dari 140 yurisdiksi untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa penerapan GMT juga diarahkan untuk mengurangi praktik persaingan antarnegara melalui penurunan tarif pajak secara berlebihan atau dikenal dengan istilah race to the bottom.

Perusahaan dengan Omzet Grup EUR750 Juta Masuk Cakupan

Ketentuan Pajak Minimum Global menyasar grup perusahaan multinasional yang mempunyai peredaran bruto konsolidasi paling sedikit EUR750 juta. Namun, berdasarkan ketentuan yang berlaku, ambang tersebut harus terpenuhi sekurang-kurangnya dalam dua dari empat tahun pajak sebelum tahun pengenaan GloBE.

Artinya, perusahaan perlu menelaah laporan keuangan konsolidasi grup untuk memastikan apakah entitas usahanya termasuk dalam cakupan kebijakan tersebut. Penentuan status ini menjadi bagian penting sebelum perusahaan menjalankan kewajiban administrasi perpajakan terkait GMT.

Di Indonesia, landasan penerapan kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024. Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban wajib pajak kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026.

Baca Juga:
11.377 WP Manfaatkan Pengurangan Sanksi Pajak, Setoran Rp595,1 Miliar

DJP Dorong Kesiapan Administrasi dan Kepatuhan

Dalam Dialog Penerapan Pajak Minimum Global yang diselenggarakan di kantor pusat DJP, Jakarta, Selasa (10/11/2026), Bimo menekankan pentingnya kesiapan perusahaan menghadapi kebijakan tersebut. Forum yang dihadiri 78 wajib pajak badan itu menjadi sarana untuk membangun pemahaman mengenai ketentuan dan mekanisme GMT.

Bimo juga mengingatkan bahwa kepatuhan perusahaan tidak semata-mata berkaitan dengan kewajiban membayar pajak. Menurutnya, kontribusi perpajakan merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan terhadap negara. Penerimaan tersebut mendukung pembiayaan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.

Meski demikian, pelaksanaan GMT membutuhkan persiapan yang tidak sederhana. Pemerintah dan wajib pajak sama-sama perlu memastikan kesiapan teknis maupun administrasi agar ketentuan dapat dijalankan secara tepat.

DJP berharap perusahaan multinasional dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan mengedepankan transparansi dan integritas. Melalui penerapan kebijakan ini, kontribusi ekonomi dari aktivitas perusahaan multinasional di Indonesia diharapkan dapat mendukung kemandirian fiskal dan pembangunan nasional.

Baca Juga:
Pengadilan Pajak di Bawah MA Mulai Januari 2027, Perpres Masuki Tahap Akhir

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, PMK Nomor 136 Tahun 2024, dan PER-6/PJ/2026.

agni fatya kholila

agni fatya kholila

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

13
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

10
Tidak Patuh Lapor Tahunan, PT Bisa Kehilangan Akses SABH

Tidak Patuh Lapor Tahunan, PT Bisa Kehilangan Akses SABH

November 18, 2026
IKPI Bahas Penyusunan RUU Konsultan Pajak Bersama Akademisi dan Praktisi Senior

IKPI Bahas Penyusunan RUU Konsultan Pajak Bersama Akademisi dan Praktisi Senior

November 18, 2026
GMT 15% Jadi Perhatian Perusahaan Multinasional di Indonesia

GMT 15% Jadi Perhatian Perusahaan Multinasional di Indonesia

November 18, 2026
DTA Singapura-Kirgizstan Batasi Pajak Dividen hingga 10%

DTA Singapura-Kirgizstan Batasi Pajak Dividen hingga 10%

November 18, 2026

Recent News

Tidak Patuh Lapor Tahunan, PT Bisa Kehilangan Akses SABH

Tidak Patuh Lapor Tahunan, PT Bisa Kehilangan Akses SABH

November 18, 2026
IKPI Bahas Penyusunan RUU Konsultan Pajak Bersama Akademisi dan Praktisi Senior

IKPI Bahas Penyusunan RUU Konsultan Pajak Bersama Akademisi dan Praktisi Senior

November 18, 2026
GMT 15% Jadi Perhatian Perusahaan Multinasional di Indonesia

GMT 15% Jadi Perhatian Perusahaan Multinasional di Indonesia

November 18, 2026
DTA Singapura-Kirgizstan Batasi Pajak Dividen hingga 10%

DTA Singapura-Kirgizstan Batasi Pajak Dividen hingga 10%

November 18, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version