JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memasang target ambisius di awal tahun 2026. Ia memproyeksikan kondisi ekonomi Indonesia akan menunjukkan perbaikan signifikan dalam tiga bulan pertama tahun ini, dengan target pertumbuhan ekonomi menyentuh angka 6 persen.
Menyadari bahwa angka tersebut bukan hal yang mudah untuk dicapai, Purbaya menegaskan akan menempuh berbagai manuver kebijakan fiskal. Salah satu strategi utamanya adalah memastikan mesin belanja pemerintah bekerja maksimal sejak awal tahun.
“Saya harap pada kuartal I/2026 kita sudah mendekati arah pertumbuhan ekonomi 6%. Tapi akibatnya ya gitu, saya mesti kerja keliling, nanti ke kementerian lembaga yang belanjanya kurang, saya akan sikut sedikit biar kerja.”
— Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan
Monitoring Langsung dan Ancaman Pemotongan Anggaran
Purbaya meyakini bahwa belanja pemerintah (government spending) merupakan motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional saat ini. Oleh karena itu, optimalisasi penyerapan anggaran di setiap Kementerian/Lembaga (K/L) menjadi harga mati.
Berkaca pada evaluasi kinerja belanja tahun 2025 yang dinilai kurang optimal, Bendahara Negara berencana melanjutkan agenda ‘blusukan’ ke kantor-kantor K/L. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap pagu anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan untuk program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat luas.
Meski sempat terhenti karena mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di masa awal jabatannya, Purbaya menegaskan urgensi langkah ini demi memutar roda ekonomi lebih cepat.
“Dulu pertama kali saya keliling antar kementerian, saya dapat izin dari presiden waktu itu. Cuma anggota DPR ribut, katanya ngapain ikut campur kementerian lain, ya sudah saya berhenti,” kenangnya dalam acara Semangat Awal Tahun, Rabu (14/1/2026).
Kini, Purbaya tidak segan-segan memberikan sanksi tegas. Ia mewanti-wanti K/L yang masih ‘membandel’ dengan penyerapan anggaran yang rendah. Jika diskusi dan upaya percepatan tidak diindahkan, pemangkasan anggaran menjadi opsi terakhir yang akan diambil Kementerian Keuangan.
Ultimatum Menkeu: “Kalau ada yang enggak lancar membelanjakan pagu, kami akan diskusi, kami percepat. Kalau enggak mau dengar, kami potong anggarannya.”
Mulai minggu depan, Purbaya dijadwalkan akan kembali melakukan monitoring keliling untuk memastikan belanja APBN 2026 tepat sasaran dan tepat waktu.