website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Monday, 5 October 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Dilema Warga London: Beban Pajak Dewan Kota Terus Naik, Apakah Layanan Sudah Sebanding?

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
April 21, 2026
in Internasional
0 0
0
Dilema Warga London: Beban Pajak Dewan Kota Terus Naik, Apakah Layanan Sudah Sebanding?
0
SHARES
4
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

LONDON – Menjelang pemilihan lokal pada 7 Mei mendatang, lebih dari enam juta warga London kini menyoroti efektivitas layanan publik yang mereka terima. Isu utama yang menjadi perbincangan hangat adalah besaran pajak dewan kota (council tax) yang terus merangkak naik di tengah tekanan biaya hidup yang kian mencekik.

Berdasarkan hasil wawancara di jalanan ibu kota, banyak warga merasa keberatan dengan tarif pajak yang dianggap “selangit”. Sebagian besar responden mengeluhkan kenaikan tahunan tanpa adanya transparansi manfaat yang jelas bagi masyarakat luas. Namun, ada pula warga yang mengapresiasi upaya dewan dalam menangani masalah infrastruktur seperti perbaikan lubang jalan.

Baca Juga: Reformasi Pajak PPN Terbaru, Aturan Piutang Macet dan Tarif Minuman Resmi Berubah

Alokasi Dana Pajak: Antara Layanan Sosial dan Keamanan Kota

Pajak dewan kota merupakan tulang punggung pendapatan daerah yang didistribusikan untuk berbagai sektor krusial. Sebagian dana dikelola oleh dewan lokal, sementara sebagian lainnya diserahkan kepada Otoritas London Raya untuk mendanai layanan skala kota besar, termasuk:

  • Keamanan Publik: Mendanai Kepolisian Metropolitan dan Dinas Pemadam Kebakaran London.
  • Infrastruktur Lokal: Pengumpulan sampah, penerangan jalan, pemeliharaan perpustakaan, hingga klub pemuda.
  • Layanan Sosial: Fokus utama anggaran (70-80%) untuk layanan sosial dewasa dan perlindungan anak-anak sesuai undang-undang.

“Banyak dewan kota tidak punya pilihan selain menaikkan pajak hingga batas maksimum karena permintaan layanan sosial yang melonjak tajam sementara pendapatan daerah menurun.”

— Jonathan Carr-West, CEO Unit Informasi Pemerintahan Lokal

Tren Kenaikan Pajak Properti di London Mencapai Rekor Baru

Data terbaru menunjukkan rata-rata pajak dewan untuk properti kategori D di London tahun ini telah menyentuh angka £2.068. Angka ini mencatatkan kenaikan hampir £400 dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yang memicu perdebatan mengenai efisiensi pengeluaran anggaran di tingkat wilayah mulai dari Havering hingga Hillingdon.

Baca Juga: Kanwil DJP Jabar III Serahkan Tersangka Faktur Pajak Fiktif ke Kejari Bogor

Kenaikan pajak ini menjadi tantangan besar bagi rumah tangga di London, terutama bagi mereka yang juga terdampak kenaikan tarif energi dan perumahan. Sejumlah pakar ekonomi dari London School of Economics memprediksi bahwa cara dewan kota mengelola dana ini akan menjadi faktor penentu kemenangan dalam pemilihan lokal mendatang.

Baca Juga: Panduan SPT Tahunan Badan Non-Saham, Cukup Isi Daftar Pengurus di Coretax

Sumber Terkait:

  • Situs Resmi Otoritas London Raya (Greater London Authority)
  • Panduan Pajak Dewan Pemerintah Inggris (GOV.UK)
Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Status Nihil Menggunakan Coretax Form

April 30, 2026
SR023 T3/T5 Resmi Ditawarkan: Kupon 5,8–5,95%

SR023 T3/T5 Resmi Ditawarkan: Kupon 5,8–5,95%

4
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
GST 3% Lolos di Guernsey, Usulan Pajak Kekayaan Ditolak Telak

GST 3% Lolos di Guernsey, Usulan Pajak Kekayaan Ditolak Telak

October 5, 2026
Syarat Jadi Kuasa Wajib Pajak: Lulus Ujian Kompetensi dengan Nilai Minimal 60

Syarat Jadi Kuasa Wajib Pajak: Lulus Ujian Kompetensi dengan Nilai Minimal 60

October 5, 2026
Pedagang Online Mulai Dipungut PPh 0,5 Persen per 1 Oktober 2026

Pedagang Online Mulai Dipungut PPh 0,5 Persen per 1 Oktober 2026

October 4, 2026
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

October 4, 2026

Recent News

GST 3% Lolos di Guernsey, Usulan Pajak Kekayaan Ditolak Telak

GST 3% Lolos di Guernsey, Usulan Pajak Kekayaan Ditolak Telak

October 5, 2026
Syarat Jadi Kuasa Wajib Pajak: Lulus Ujian Kompetensi dengan Nilai Minimal 60

Syarat Jadi Kuasa Wajib Pajak: Lulus Ujian Kompetensi dengan Nilai Minimal 60

October 5, 2026
Pedagang Online Mulai Dipungut PPh 0,5 Persen per 1 Oktober 2026

Pedagang Online Mulai Dipungut PPh 0,5 Persen per 1 Oktober 2026

October 4, 2026
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

October 4, 2026

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version