JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara memperluas penggunaan QRIS untuk pajak dan retribusi, bersama kanal pembayaran elektronik lainnya, guna mengoptimalkan penerimaan daerah. Pada Semester I-2026, indeks elektronifikasi transaksi daerah Minahasa Tenggara berada di level 97,50 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan 97,25 persen pada semester sebelumnya.
Capaian tersebut menempatkan Minahasa Tenggara di posisi ketujuh dari 70 kabupaten di Sulawesi. Meski tingkat elektronifikasinya sudah tinggi, pemerintah daerah masih menghadapi pekerjaan untuk memastikan sarana pembayaran digital benar-benar digunakan masyarakat dan memberi dampak pada realisasi penerimaan.
Penguatan transaksi nontunai itu dibahas melalui High Level Meeting (HLM) TP2DD di Sulawesi Utara. Forum tersebut melibatkan Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Pertemuan tersebut menyoroti pemanfaatan kanal digital, kualitas pencatatan transaksi, serta pengawasan penerimaan daerah.
QRIS dan Kanal Digital Diperluas untuk Pembayaran Daerah
Joko Supratikto, Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara, melihat elektronifikasi transaksi pemda di Minahasa Tenggara menunjukkan perkembangan positif. Namun, tingginya ketersediaan sistem elektronik perlu diikuti pemakaian yang lebih luas agar penerimaan pajak dan retribusi dapat meningkat secara nyata.
BI mendorong pemanfaatan QRIS untuk pajak dan kewajiban daerah lainnya, disertai e-commerce serta internet banking sebagai kanal pembayaran. Kanal tersebut antara lain diarahkan untuk transaksi retribusi pasar, parkir, dan perizinan.
Penggunaan pembayaran nontunai juga dinilai penting karena transaksi masyarakat dapat masuk ke dalam sistem pengelolaan penerimaan daerah. Pencatatan yang tertib akan membantu pengawasan pemasukan dari pajak maupun retribusi, sehingga perluasan fasilitas digital perlu berjalan bersama dengan pemanfaatannya secara konsisten oleh unit-unit pelayanan.
Pemkab Mitra Minta Basis Data Pajak Diperbarui
Ronald Kandoli selaku Bupati Minahasa Tenggara meminta seluruh perangkat daerah menyiapkan langkah konkret guna mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Arahan dalam HLM TP2DD tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal kabupaten.
Sejumlah langkah yang diminta segera dikerjakan meliputi pembaruan basis data perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan, serta perluasan metode pembayaran elektronik. Pembaruan data ditujukan agar potensi pajak dan retribusi dapat dikelola dengan lebih baik. Adapun intensifikasi serta ekstensifikasi ditempatkan sebagai strategi untuk memperbesar penerimaan daerah.
Ronald juga menekankan perlunya menghubungkan pencatatan transaksi dengan sistem pengawasan. Integrasi tersebut dipandang penting untuk menekan risiko kebocoran pemasukan dan pada saat yang sama menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.
Koordinasi antarinstansi juga mendapat perhatian selain pembenahan sistem. Perangkat daerah diminta meninggalkan ego sektoral agar proses digitalisasi dapat dilaksanakan secara terpadu. Jajaran pemerintah kabupaten sampai tingkat kecamatan juga diminta memperkuat kolaborasi dan menyiapkan rencana aksi dengan sasaran yang terukur.
Koordinasi lintas perangkat dibutuhkan karena pemungutan pajak dan retribusi melibatkan banyak unit pelayanan. Keselarasan pelaksanaan di setiap unit diharapkan membuat kebijakan pembayaran elektronik diterapkan secara konsisten dan mendukung pencatatan penerimaan yang lebih tertata.
RSUD dan Dua Kecamatan Dapat Apresiasi
Pada HLM itu, Pemkab Minahasa Tenggara memberi insentif kepada unit yang mencatat capaian tertinggi dalam menghimpun pajak dan retribusi memakai kanal pembayaran digital. Untuk kelompok SKPD, apresiasi diberikan kepada RSUD Mitra Sehat.
Pada kelompok kecamatan, penerimanya adalah Kecamatan Ratahan serta Kecamatan Silian Raya. Apresiasi tersebut menunjukkan peran unit pelayanan dalam pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, termasuk rumah sakit milik daerah maupun pemerintahan kecamatan yang menangani transaksi pelayanan masyarakat.
Salah satu hal yang mendapat apresiasi dalam HLM ialah capaian penerimaan yang dihimpun lewat kanal digital. Penguatan penerimaan berbasis elektronik berkaitan dengan ketertiban pencatatan dan pengawasan transaksi, yang pada akhirnya diharapkan mendukung pelayanan publik serta menjaga kepercayaan masyarakat.
BI bersama Pemkab Minahasa Tenggara berkomitmen melanjutkan kolaborasi untuk memperluas transaksi nontunai. Kerja sama itu juga diarahkan pada peningkatan PAD dan penguatan tata kelola keuangan daerah.
Sebagai tindak lanjut, perangkat daerah akan menyiapkan rencana aksi dengan target terukur sebagaimana diminta Ronald Kandoli. Langkah tersebut menjadi kelanjutan agenda digitalisasi pembayaran pajak serta retribusi di Minahasa Tenggara.
