Perubahan mekanisme pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui sistem Coretax DJP membawa konsekuensi terhadap penghitungan kembali hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026, pembetulan SPT kini menggunakan pendekatan replace yang menjadikan SPT pembetulan terakhir sebagai dasar penentuan posisi perpajakan.
Perubahan tersebut menjadi perhatian, terutama bagi wajib pajak yang sebelumnya melaporkan SPT dengan status lebih bayar (LB), kemudian melakukan pembetulan karena menemukan ketidaksesuaian data atau kesalahan penghitungan.
Dalam mekanisme ini, pembetulan tidak hanya berkaitan dengan perubahan angka pada laporan sebelumnya. Riwayat pembayaran pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran yang telah diterima juga menjadi bagian dari penghitungan.
Pembetulan SPT Tidak Lagi Sekadar Menghitung Selisih
Penerapan mekanisme replace mengubah pendekatan yang digunakan dalam pembetulan SPT di Coretax. SPT pembetulan terakhir menjadi dasar pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
Sebelumnya, mekanisme delta menghitung perbedaan antara SPT awal dan SPT pembetulan. Dalam kondisi tertentu, pendekatan tersebut dapat menimbulkan persoalan ketika wajib pajak mengoreksi laporan yang semula berstatus lebih bayar menjadi lebih bayar dengan nominal lebih kecil.
Persoalan dapat muncul ketika kelebihan pembayaran pada SPT awal belum dikembalikan, tetapi sistem memperhitungkan perubahan tersebut sebagai kekurangan pembayaran. Situasi inilah yang kerap disebut sebagai kurang bayar semu.
Melalui pendekatan baru, penghitungan dilakukan dengan memperhatikan riwayat pembayaran pajak yang telah disetorkan serta kelebihan pembayaran yang sebelumnya sudah dikembalikan berdasarkan ketetapan atau keputusan yang relevan.
Bagaimana Perubahan Status Lebih Bayar Dihitung?
Untuk memahami dampaknya, dapat dilihat melalui ilustrasi sederhana.
Misalnya, sebuah perusahaan melaporkan SPT dengan posisi lebih bayar sebesar Rp100 juta. Setelah dilakukan pemeriksaan internal, perusahaan menemukan kesalahan pencatatan sehingga nilai lebih bayar yang seharusnya hanya Rp70 juta.
Dalam kondisi tersebut, perusahaan perlu memperhatikan apakah sebagian atau seluruh kelebihan pembayaran dari laporan sebelumnya telah dikembalikan oleh negara.
Apabila belum ada pengembalian yang diterima, nilai yang dapat diperhitungkan dalam pembetulan akan berbeda dibandingkan dengan kondisi ketika sebagian kelebihan pembayaran sudah dikembalikan.
Sebagai ilustrasi, apabila negara telah mengembalikan Rp30 juta dari kelebihan pembayaran sebelumnya, nilai Rp30 juta tersebut harus ikut diperhitungkan. Dengan demikian, wajib pajak tidak dapat menganggap seluruh nilai lebih bayar hasil pembetulan sebagai hak pengembalian yang belum pernah diterima.
Penghitungan akhirnya tetap mengikuti jenis SPT, riwayat pembayaran, pengembalian, dan ketentuan dalam PER-12/PJ/2026.
Bagaimana Jika SPT Lebih Bayar Sedang Diproses untuk Restitusi?
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pembetulan SPT yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
PER-12/PJ/2026 menambahkan ketentuan dalam Pasal 129A yang mengatur konsekuensi pembetulan terhadap permohonan pengembalian tersebut.
Dalam kondisi yang diatur peraturan, permohonan pengembalian atas SPT lebih bayar yang kemudian dibetulkan tidak dilanjutkan. Penerapannya bergantung pada jenis permohonan dan tahapan proses sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.
Karena itu, wajib pajak sebaiknya mengevaluasi terlebih dahulu konsekuensi administrasi sebelum menyampaikan pembetulan, terutama apabila permohonan restitusi masih berjalan.
Saldo Kompensasi Juga Perlu Diperiksa
Dampak pembetulan SPT tidak selalu berhenti pada masa pajak yang sedang diperbaiki. Untuk SPT yang menghasilkan kelebihan pembayaran dan telah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, perubahan nilai lebih bayar dapat memengaruhi saldo kompensasi.
Sebagai contoh, perusahaan memiliki kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp50 juta pada suatu masa pajak dan memilih mengompensasikannya ke masa berikutnya.
Setelah dilakukan pembetulan, ternyata kelebihan pembayaran yang benar hanya Rp35 juta. Artinya, terdapat penyesuaian sebesar Rp15 juta terhadap hak kompensasi yang sebelumnya tercatat.
Penyesuaian tersebut perlu diperhitungkan dalam administrasi perpajakan berikutnya. Oleh sebab itu, wajib pajak perlu memeriksa riwayat kompensasi dan memastikan angka yang tercatat sesuai dengan hasil pembetulan.
Perhatikan Ketentuan Waktu Berlakunya
PER-12/PJ/2026 ditetapkan pada 28 September 2026 dan mulai diterapkan pada 1 Oktober 2026.
Ketentuan mekanisme baru ini berlaku terhadap pembetulan SPT Masa maupun SPT Tahunan untuk masa atau tahun pajak 2025 dan seterusnya yang disampaikan sejak 1 Oktober 2026.
Sementara itu, pembetulan SPT untuk masa atau tahun pajak sebelum 2025 tetap mengikuti ketentuan peralihan dan mekanisme sistem yang berlaku. Berkas pelaporan atau pembetulan yang telah disampaikan sebelum 1 Oktober 2026 dan masih dalam proses penyelesaian juga perlu memperhatikan ketentuan peralihan yang ditetapkan.
Dengan adanya perubahan tersebut, wajib pajak perlu lebih cermat sebelum melakukan pembetulan SPT. Pemeriksaan terhadap bukti pembayaran, riwayat pengembalian, serta saldo kompensasi menjadi langkah penting agar perubahan laporan tidak menimbulkan persoalan administrasi pada masa pajak berikutnya.
Regulasi lengkap mengenai perubahan mekanisme pembetulan SPT dapat dipelajari melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026 di JDIH Kementerian Keuangan.
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2026, JDIH Kementerian Keuangan.
