Realisasi deposit pajak 2026 hingga 31 Oktober tercatat sebesar Rp33,6 triliun, turun 49,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski angkanya menyusut hampir separuh, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan kondisi tersebut tidak menunjukkan wajib pajak mengurangi pembayaran pajaknya.
Dalam konferensi pers APBN, Suahasil menjelaskan penurunan terutama terjadi karena penggunaan akun deposit pajak untuk pembayaran yang jenis pajaknya belum teridentifikasi semakin berkurang. Wajib pajak kini lebih banyak membayar langsung ke pos penerimaan sesuai dengan kewajiban pajaknya.
Pembayaran Langsung Kurangi Penggunaan Deposit Pajak
Perubahan pola pembayaran tersebut membuat dana yang sebelumnya masuk ke akun deposit pajak lainnya tidak lagi sebesar sebelumnya. Menurut Suahasil, semakin kecilnya penggunaan akun tersebut menjadi faktor utama di balik kontraksi deposit pajak hingga 49,8% secara tahunan.
Dengan pembayaran langsung ke pos yang tepat, penerimaan dapat sejak awal dicatat berdasarkan jenis pajaknya. Karena itu, penurunan deposit pajak perlu dibaca bersama perkembangan penerimaan pada masing-masing pos, bukan dianggap sebagai tanda turunnya pembayaran pajak oleh wajib pajak.
Rp33,6 Triliun Akan Dialokasikan Sesuai Jenis Pajak
Dana yang masih berada dalam deposit pajak bukan berarti tidak akan masuk ke pos penerimaan tertentu. Suahasil menerangkan, saldo tersebut nantinya dipindahbukukan setelah Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan dan jenis kewajiban perpajakannya telah teridentifikasi.
Pengalokasian dapat dilakukan ke pos Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai dengan kewajiban masing-masing wajib pajak. Dengan mekanisme itu, dana yang semula tercatat sebagai deposit pada akhirnya tetap masuk ke klasifikasi penerimaan pajak yang sesuai.
Penerimaan Pajak Tumbuh 23,2%
Di tengah penurunan deposit pajak, total penerimaan pajak hingga Oktober 2026 justru mencapai Rp1.796 triliun. Angka tersebut tumbuh 23,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Suahasil mengaitkan pertumbuhan penerimaan itu dengan aktivitas ekonomi yang membaik serta peningkatan kualitas administrasi perpajakan melalui Coretax. Perkembangan tersebut sekaligus menjadi konteks penting untuk melihat bahwa kontraksi deposit pajak tidak berdiri sendiri.
Sumber: IKPI.








