“Saya ingin masyarakat merasa dekat dengan pemerintah. Melalui kanal ini, kita dengar langsung keluhan tanpa perantara.” — Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan
Baca Juga: DJP Evaluasi Efektivitas Tarif Efektif Rata-Rata PPh 21
Berdasarkan data Kemenkeu, sebanyak 13.285 laporan kini masuk tahap verifikasi lebih lanjut.
Sementara 2.459 laporan lainnya tidak ditindaklanjuti karena berisi ucapan selamat atau dukungan moral kepada Purbaya dan jajaran Kemenkeu.
Salah satu laporan yang menarik perhatian adalah aduan terhadap oknum pegawai Bea dan Cukai yang bekerja di luar kantor—bahkan disebut menerima tamu di kedai kopi.
Purbaya juga mendapat laporan soal peredaran pita cukai rokok bekas di Madura.
“Saya pikir itu sudah berhenti, tapi ternyata masih terjadi. Selama ini mungkin masyarakat menganggap menteri terlalu jauh, jadi saya buka kanal ini agar komunikasi bisa langsung,” tegasnya.
Baca Juga: DJP Perkuat Reformasi Administrasi Pajak Lewat Evaluasi TER
Laporan Terkait Pemeriksaan Impor dan Premanisme Pajak
Purbaya mengungkapkan, beberapa aduan juga berkaitan dengan **proses pemeriksaan fisik barang impor** yang dinilai terlalu lama. Salah satu pengadu menyebut pemeriksaan berjalan hingga **34 hari**, meski seluruh dokumen sudah lengkap, dan tetap dikenai **denda administratif**.
“Importir akhirnya memilih membayar denda daripada banding karena barang harus segera keluar. Ini namanya diktator,” ucapnya tegas.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti laporan adanya tindak premanisme oleh oknum account representative (AR) di KPP Pratama Tigaraksa.
“Siapa Kepala KPP-nya? Tolong cek. Minggu depan saya pantau, ini harus sudah beres,” tegas Purbaya kepada jajaran Ditjen Pajak.
Dorong Reformasi Budaya dan Tata Kelola
Menanggapi banyaknya aduan yang diterima, Purbaya menekankan pentingnya perubahan budaya kerja di lingkungan kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya. Ia berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan secara profesional, serta menjadikan kanal pengaduan ini sebagai instrumen evaluasi internal.
“Masukan ini sangat berharga bagi kami. Semua akan kami tindak lanjuti dengan serius. Harapannya, governance culture di pemerintahan bisa berubah ke arah yang lebih bersih dan berintegritas,” ujarnya.
Program “Lapor Pak Purbaya” diharapkan menjadi jembatan komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus simbol keterbukaan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di sektor fiskal dan kepabeanan.