LONDON – Bulan April diprediksi membawa kenaikan biaya yang signifikan bagi rumah tangga dan sektor bisnis di Inggris, meskipun pemerintah di bawah Perdana Menteri Keir Starmer mengklaim telah mengambil langkah untuk menekan biaya hidup.
Pemerintah menyoroti penurunan tagihan energi sebesar £117 per tahun untuk rumah tangga, kenaikan upah minimum nasional menjadi £10,85, serta upah layak nasional sebesar £12,71.
“Di dunia yang tidak pasti dan fluktuatif, adalah tugas Pemerintah saya untuk melindungi rakyat Inggris dan menekan biaya hidup,” ujar Keir Starmer.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan dana krisis sebesar £1 miliar untuk membantu rumah tangga rentan serta membekukan harga obat resep.
Kenaikan Biaya Hidup Masih Mengancam Rumah Tangga
Meski terjadi penurunan tarif energi sekitar 7% menjadi £1.641 per tahun, berbagai biaya lain seperti pajak daerah, air, broadband, dan telepon seluler justru mengalami kenaikan.
Terdapat pula kekhawatiran bahwa harga energi akan kembali melonjak mulai Juli akibat konflik di Timur Tengah, dengan potensi kenaikan mencapai £300 per tahun.
Ketidakpastian global, termasuk gangguan jalur perdagangan seperti Selat Hormuz, menjadi faktor utama yang memicu lonjakan biaya energi.
Sektor Bisnis Tertekan, Risiko PHK Meningkat
Sektor bisnis, terutama perhotelan, diperkirakan akan menghadapi tekanan berat akibat kenaikan harga energi dan pajak.
Biaya listrik bisnis meningkat hingga 30%, sementara harga gas melonjak hingga 80%. Survei UKHospitality menunjukkan 64% bisnis berencana mengurangi tenaga kerja, 51% membatalkan investasi, dan 42% mengurangi jam operasional.
Bahkan, sekitar satu dari tujuh usaha berisiko tutup akibat tekanan biaya yang terus meningkat.
Beban Pajak dan Upah Tambah Tekanan Usaha
Kenaikan upah minimum nasional memberikan tambahan beban hingga £1,4 miliar per tahun bagi sektor perhotelan.
Selain itu, kenaikan pajak bisnis serta penghapusan insentif era pandemi turut memperberat kondisi usaha.
Penerimaan pajak bisnis bahkan diproyeksikan meningkat menjadi £37,1 miliar pada 2026/2027, mencerminkan meningkatnya tekanan fiskal terhadap dunia usaha.
Pemerintah Diminta Siap Hadapi Risiko Krisis Baru
Pelaku industri memperingatkan bahwa kombinasi kenaikan biaya energi, pajak, dan tenaga kerja dapat mempercepat krisis ekonomi di sektor bisnis.
Pemerintah diminta untuk segera menyiapkan langkah mitigasi guna melindungi bisnis yang rentan agar tidak mengalami kebangkrutan massal.