website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Thursday, 19 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

Angsuran PPh 25 Berubah, Kondisi Usaha Jadi Pertimbangan

agni fatya kholila by agni fatya kholila
November 19, 2026
in Nasional
0 0
0
Angsuran PPh 25 Berubah, Kondisi Usaha Jadi Pertimbangan
0
SHARES
2
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Perubahan aktivitas ekonomi sepanjang tahun menjadi salah satu pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menyesuaikan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. Melalui mekanisme dinamisasi, pemerintah berupaya menyelaraskan pembayaran pajak dengan perkembangan penghasilan wajib pajak selama tahun berjalan.

Penyesuaian tersebut menyasar angsuran yang dibayarkan pada November dan Desember 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa peningkatan kegiatan usaha dapat berpengaruh terhadap besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Konsekuensinya, kewajiban PPh yang harus dipenuhi juga berpotensi mengalami perubahan.

Menurut Inge, penyesuaian angsuran diperlukan agar pembayaran pajak lebih mencerminkan kondisi usaha terkini. Mekanisme ini sekaligus diharapkan dapat mengurangi risiko penumpukan kekurangan pembayaran ketika wajib pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya pada akhir tahun.

Angsuran PPh Pasal 25 sendiri merupakan pembayaran pajak secara berkala setiap bulan. Setoran tersebut nantinya diperhitungkan sebagai kredit pajak ketika wajib pajak menghitung kewajiban PPh dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Enam Sektor Menjadi Perhatian dalam Evaluasi DJP

Dalam mempertimbangkan kemungkinan penyesuaian angsuran, DJP turut memperhatikan perkembangan penerimaan pajak dari sejumlah lapangan usaha. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya menyampaikan bahwa perkembangan aktivitas ekonomi hingga September 2026 menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan potensi dinamisasi.

Bidang usaha yang dicermati mencakup perdagangan, industri pengolahan, pertambangan, pengangkutan dan pergudangan, serta jasa perusahaan. Selain itu, perkembangan penerimaan dari konstruksi dan real estat juga masuk dalam pengamatan DJP.

Data penerimaan pajak sampai dengan 31 Oktober 2026 memperlihatkan bahwa perdagangan menempati posisi teratas dengan kontribusi Rp452,5 triliun. Nilai tersebut tumbuh 36,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Industri pengolahan berada di urutan berikutnya dengan penerimaan Rp443,2 triliun atau meningkat 24,5%. Sementara itu, pertambangan mencatat pertumbuhan paling tinggi di antara sektor yang disebutkan, yakni 39,7%, dengan jumlah penerimaan mencapai Rp197,5 triliun.

Sektor lainnya juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Pengangkutan dan pergudangan membukukan Rp76,5 triliun, konstruksi dan real estat mencapai Rp69,3 triliun, sedangkan jasa perusahaan menyumbang Rp56,1 triliun.

Perkembangan penerimaan tersebut menjadi gambaran kondisi ekonomi sektoral yang dapat digunakan dalam pengawasan perpajakan. Namun, capaian pada tingkat sektor tidak otomatis menggambarkan kemampuan keuangan setiap perusahaan.

Baca Juga:
DTA Singapura dan Kirgizstan Batasi Pajak Dividen hingga 10%

Penyesuaian Tidak Bisa Disamaratakan untuk Semua Wajib Pajak

Perbedaan kondisi keuangan antarperusahaan menjadi hal yang perlu diperhitungkan sebelum melakukan perubahan besaran angsuran. Perusahaan yang berada dalam sektor ekonomi yang sama belum tentu memiliki tingkat keuntungan, likuiditas, dan kemampuan pembayaran pajak yang serupa.

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama berpandangan bahwa dinamisasi lebih tepat diarahkan kepada wajib pajak yang kegiatan usahanya meningkat, memperoleh laba positif, dan tidak menunjukkan indikasi kelebihan pembayaran pajak pada akhir tahun.

Dia juga menyoroti adanya perusahaan yang masih menghadapi tekanan terhadap margin keuntungan maupun keterbatasan arus kas. Oleh sebab itu, peningkatan penerimaan pajak suatu sektor tidak seharusnya langsung dijadikan dasar untuk menaikkan angsuran seluruh perusahaan yang bergerak di bidang tersebut.

Menurut Siddhi, penilaian perlu dilakukan dengan melihat kondisi aktual setiap wajib pajak. Komunikasi antara otoritas pajak dan pelaku usaha juga diperlukan agar penyesuaian dapat mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing perusahaan.

Di sisi lain, wajib pajak yang mengalami penurunan kemampuan likuiditas atau mempunyai potensi kelebihan pembayaran tetap perlu memperoleh ruang untuk mengajukan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Wajib Pajak Perlu Memperhatikan Perkembangan Usaha

Dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 membuat perkembangan penghasilan selama tahun berjalan menjadi aspek penting dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Wajib pajak perlu memperhatikan perubahan aktivitas bisnis, hasil usaha, serta proyeksi pajak terutang agar pembayaran yang dilakukan tetap sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan.

Dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi setiap perusahaan, penyesuaian angsuran diharapkan tidak hanya mendukung penerimaan negara, tetapi juga menjaga agar kewajiban pembayaran pajak tetap proporsional bagi wajib pajak.

Baca Juga:
Indonesia Bersiap Memulai Pertukaran Data Kripto pada 2027

Sumber: MUC Consulting.

agni fatya kholila

agni fatya kholila

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

13
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

10
BI Perketat Kebijakan Moneter, Suku Bunga Acuan Kini Tembus 6 Persen

BI Perketat Kebijakan Moneter, Suku Bunga Acuan Kini Tembus 6 Persen

November 19, 2026
Angsuran PPh 25 Berubah, Kondisi Usaha Jadi Pertimbangan

Angsuran PPh 25 Berubah, Kondisi Usaha Jadi Pertimbangan

November 19, 2026
Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

November 19, 2026
MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

November 19, 2026

Recent News

BI Perketat Kebijakan Moneter, Suku Bunga Acuan Kini Tembus 6 Persen

BI Perketat Kebijakan Moneter, Suku Bunga Acuan Kini Tembus 6 Persen

November 19, 2026
Angsuran PPh 25 Berubah, Kondisi Usaha Jadi Pertimbangan

Angsuran PPh 25 Berubah, Kondisi Usaha Jadi Pertimbangan

November 19, 2026
Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

Pengurangan Sanksi Administrasi, DJP Dahulukan Pokok Pajak

November 19, 2026
MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

MUI Dorong Optimalisasi Zakat di Tengah Kekurangan Penerimaan Pajak Rp514 Triliun

November 19, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version