WORCESTERSHIRE – Seorang anggota Dewan Kabupaten Worcestershire dari Partai Reform UK, David Taylor, mengumumkan pengunduran dirinya dari partai tersebut menyusul rencana otoritas lokal untuk menaikkan pajak dewan secara signifikan mulai April mendatang.
David Taylor, yang mewakili daerah pemilihan Redditch East, menyampaikan keputusannya saat tampil dalam siaran BBC Politics Midlands pada Minggu. Ia menegaskan akan tetap menjabat sebagai anggota dewan, namun dengan status sebagai independen.
“Saya masuk ke sini hari ini sebagai anggota dewan kabupaten Reform. Saya tidak akan meninggalkan studio ini sebagai anggota dewan Reform.”
— David Taylor
Dewan Kabupaten Worcestershire sebelumnya memperingatkan kondisi keuangannya berada pada level “kebangkrutan efektif”. Otoritas tersebut bahkan mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk memperoleh izin menaikkan pajak dewan hingga 10% guna menutup tekanan anggaran yang semakin berat.
Taylor menyebut dewan kabupaten sebagai “dewan yang gagal” dengan total utang mencapai £600 juta. Menurutnya, kebijakan menaikkan pajak dewan dalam jumlah besar tidak dapat dibenarkan, terutama di tengah kondisi ekonomi warga yang kian tertekan.
Warga Dinilai Tak Mampu Menanggung Beban
Taylor menilai masyarakat di daerah pemilihannya tidak memiliki kemampuan finansial untuk menanggung lonjakan pajak dewan. Ia khawatir kebijakan tersebut justru akan menurunkan kualitas layanan publik.
“Yang akan terjadi adalah mereka akan membayar lebih dan menerima layanan yang lebih sedikit,” ujarnya.
Di sisi lain, pimpinan otoritas lokal Jo Monk mengakui kondisi keuangan dewan berada dalam situasi “berantakan”. Ia bahkan memperingatkan kemungkinan penerbitan pemberitahuan Pasal 114, yang secara efektif menyatakan dewan berada dalam kondisi bangkrut.
Wakil Pemimpin Reform UK, Richard Tice, yang mendampingi Monk dalam pengarahan pada Jumat, menyebut kondisi keuangan Worcestershire sebagai yang terburuk di antara seluruh dewan yang dikendalikan Reform di Inggris.
Kritik atas Kebijakan Bonus Karyawan
Selain pajak dewan, Taylor juga menyoroti kebijakan “bonus retensi” bagi seluruh karyawan Dewan Kabupaten Worcestershire. Kebijakan tersebut disebut memberikan tambahan hingga 10% dari gaji tahunan, termasuk bagi jajaran eksekutif senior.
Menurut Taylor, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi fiskal daerah yang tengah tertekan. Ia mengaku tidak dapat mendukung keputusan tersebut, meskipun akhirnya kebijakan itu dibatalkan oleh partai.
Dewan Kabupaten Worcestershire saat ini menghadapi defisit anggaran untuk tahun fiskal 2026–2027. Otoritas setempat juga masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait permohonan dana dukungan keuangan luar biasa (Exceptional Financial Support/EFS) senilai £71 juta.
Taylor menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa meskipun Reform UK menghadapi “kartu yang sulit”, dewan seharusnya dapat mengambil keputusan lebih cepat dan lebih bijak untuk melindungi kepentingan warga.