JAKARTA – Kementerian Sosial mencatat terdapat sekitar 470.000 penerima bansos baru pada kuartal II/2026. Kelompok penerima manfaat tersebut merupakan keluarga yang belum pernah menerima bantuan sosial pada kuartal-kuartal sebelumnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan tambahan penerima bantuan sosial tersebut masuk dalam kategori keluarga penerima manfaat atau KPM baru. Mereka mulai menerima bansos pada kuartal II/2026 setelah sebelumnya belum tercatat sebagai penerima bantuan pada kuartal I/2026.
“Untuk kuartal kedua ini, ada lebih dari 470.000 KPM baru yang mendapatkan bantuan di kuartal kedua, di mana mereka belum mendapatkan bantuan pada kuartal pertama,” kata Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul sebagaimana dikutip pada Minggu (10/5/2026). Penambahan penerima bansos ini menjadi bagian dari penyesuaian data penerima manfaat yang dilakukan pemerintah berdasarkan data sosial ekonomi terbaru.
Tambahan KPM Berdasarkan Pemutakhiran DTSEN
Pemberian bansos kepada sekitar 470.000 KPM baru dilandasi oleh pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Pemutakhiran data tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS.
Gus Ipul menjelaskan perubahan data penerima bansos merupakan hal yang wajar. Sebab, DTSEN terus dimutakhirkan secara berkala agar daftar penerima bantuan sosial dapat lebih sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Pasti ada perubahan-perubahan KPM. Meskipun sebagian besar masih tetap pada KPM-KPM yang sudah menerima sebelumnya,” ujar Gus Ipul.
Dengan pemutakhiran tersebut, daftar penerima manfaat dapat mengalami perubahan dari satu periode ke periode berikutnya. Sebagian penerima tetap merupakan KPM yang sudah memperoleh bantuan sebelumnya, sementara sebagian lainnya masuk sebagai penerima bansos baru.
Operator Desa Ikut Perbarui Data Bansos
Pemutakhiran DTSEN dilaksanakan terutama melalui operator desa. Saat ini, terdapat lebih dari 70.000 operator desa yang turut serta memperbarui data sosial ekonomi nasional tersebut.
Keberadaan operator desa dinilai penting karena proses pembaruan data dapat dilakukan lebih dekat dengan masyarakat. Dengan begitu, perubahan kondisi warga yang membutuhkan bantuan bisa lebih cepat masuk ke dalam sistem data.
“Dengan adanya operator data desa ini, di samping kita memperoleh data langsung, masyarakat bisa lebih cepat jika memerlukan aktivasi atau reaktivasi atau untuk memperbarui data,” ujar Gus Ipul.
Melalui mekanisme tersebut, masyarakat yang membutuhkan aktivasi, reaktivasi, atau pembaruan data diharapkan dapat memperoleh layanan lebih cepat. Hal ini juga membantu pemerintah memastikan bantuan sosial menjangkau keluarga yang memang memenuhi kriteria penerima.
Realisasi Belanja Bansos Januari-Maret 2026
Sebagai informasi, realisasi belanja bantuan sosial pada Januari-Maret 2026 baru mencapai Rp37,5 triliun. Angka tersebut tercatat turun 3,6% jika dibandingkan dengan realisasi belanja bansos pada periode yang sama tahun lalu.
Di tengah realisasi belanja tersebut, pemerintah tetap melakukan pemutakhiran data penerima manfaat agar penyaluran bansos berjalan lebih tepat sasaran. Penambahan sekitar 470.000 penerima bansos baru pada kuartal II/2026 menunjukkan adanya perubahan daftar KPM berdasarkan hasil pembaruan DTSEN.
Dengan basis data yang terus diperbarui, pemerintah berharap program bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perubahan daftar penerima menjadi bagian dari proses penyesuaian agar bansos tidak hanya berlanjut kepada penerima lama, tetapi juga dapat menjangkau keluarga baru yang memenuhi kriteria.
