JAKARTA – Kementerian Keuangan melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk periode awal tahun ini. Tercatat, defisit APBN pada kuartal I/2026 mencapai Rp240,1 triliun, atau setara dengan 0,93% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Kondisi defisit ini dipicu oleh realisasi belanja negara yang melampaui capaian pendapatannya. Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi pendapatan negara terkumpul senilai Rp574,9 triliun, sementara belanja negara sudah menyentuh angka Rp815,0 triliun pada tiga bulan pertama tahun ini.
Komitmen Pemerintah Menjaga Batas Defisit
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa fluktuasi antara penerimaan dan pengeluaran negara merupakan hal yang wajar di setiap kuartal. Meski saat ini belanja terlihat membengkak, ia menjamin defisit akan tetap dikendalikan agar tidak menembus batas 3% sesuai aturan UU Keuangan Negara.
“Defisit ini jangan dikali 4, karena tiap kuartal akan beda belanjanya dan siklus income serta belanjanya juga beda. Sepanjang tahun akan kita kendalikan di bawah 3% sesuai desain APBN,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (5/5/2026).
Sebagai informasi tambahan, dalam desain UU APBN 2026, pemerintah memang telah merancang defisit anggaran sebesar Rp689,1 triliun atau sekitar 2,68% dari PDB. Oleh karena itu, posisi defisit APBN saat ini masih dianggap dalam jalur yang aman.
Analisis Pendapatan: Pajak Tumbuh Signifikan
Meskipun terdapat defisit, pendapatan negara sebesar Rp574,9 triliun sebenarnya mengalami pertumbuhan 10,5% secara tahunan (yoy). Kekuatan utama penyokong pendapatan ini berasal dari sektor perpajakan yang terkumpul senilai Rp394,8 triliun atau melesat 20,7%.
Di sisi lain, beberapa sektor masih mengalami tekanan. Penerimaan kepabeanan dan cukai yang senilai Rp67,9 triliun tercatat terkontraksi 12,6%. Begitu pula dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp112,1 triliun atau minus 3,0%.
Purbaya memastikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak serta Bea dan Cukai terus aktif melakukan pengawasan di lapangan untuk menekan kebocoran. Upaya ini dilakukan demi memperkuat struktur defisit APBN agar tetap terjaga hingga akhir tahun anggaran.
Lonjakan Belanja dan Keseimbangan Primer
Realisasi belanja negara yang mencapai Rp815,0 triliun pada kuartal I/2026 menunjukkan kenaikan sebesar 31,4%. Menteri Keuangan menilai lonjakan ini merupakan bentuk pemerataan belanja sepanjang tahun agar tidak menumpuk di akhir periode.
Secara terperinci, belanja pemerintah pusat mendominasi dengan nilai Rp610,3 triliun atau melonjak 47,7%. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi senilai Rp204,8 triliun, yang justru menunjukkan penurunan tipis sebesar 1,1%.
Kemenkeu juga mencatat bahwa keseimbangan primer pada kuartal I/2026 mengalami defisit sebesar Rp95,8 triliun. Adapun untuk pembiayaan anggaran guna menutupi defisit APBN, pemerintah telah merealisasikan senilai Rp257,4 triliun atau tumbuh 1,9%.
