SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meminta pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) turut serta dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB).
Peran aktif pemkab/pemkot dinilai penting karena daerah turut menerima bagian dari PKB dalam bentuk opsen sebesar 66% dari pajak yang dipungut oleh pemprov.
“Dengan porsi sebesar itu, pemerintah daerah harus aktif mengedukasi dan mendorong masyarakat agar lebih patuh dalam membayar pajak.”
Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemprov dan pemkab/pemkot dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak.
Pemda Diminta Aktif Tingkatkan Kepatuhan Pajak
Deden menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan PKB tidak dapat hanya mengandalkan sistem digitalisasi semata.
Menurutnya, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Masih banyak masyarakat yang belum memahami kewajiban serta jatuh tempo pembayaran PKB, sehingga diperlukan peran aktif dari seluruh pemerintah daerah.
Sosialisasi Jatuh Tempo Pajak Perlu Diperkuat
Samsat bersama pemkab/pemkot diharapkan dapat lebih aktif dalam menyampaikan informasi terkait jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan.
Langkah ini dinilai penting agar masyarakat tidak terlambat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
Deden menegaskan bahwa sistem yang baik tidak akan maksimal tanpa didukung pemahaman masyarakat yang memadai.
Transparansi Pajak Dorong Kesadaran Wajib Pajak
Selain edukasi, transparansi penggunaan pajak juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat.
Pemerintah daerah perlu menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, dan kesehatan.
Dengan transparansi tersebut, masyarakat diharapkan semakin termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu.
Kolaborasi Pemda Jadi Kunci Optimalisasi PKB
Ke depan, sinergi antara pemprov dan pemkab/pemkot menjadi kunci dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Melalui kolaborasi yang kuat, pemerintah berharap penerimaan daerah dapat meningkat sekaligus mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
