BRISTOL – Tagihan pajak dewan (council tax) bagi warga Kota Bristol dipastikan naik sebesar 4,99% mulai April 2026 setelah dewan kota secara resmi menyetujui anggaran tahun fiskal 2026-27. Kenaikan tersebut terdiri atas 2,99% untuk kebutuhan belanja inti pemerintah kota serta tambahan 2% yang secara khusus dialokasikan bagi layanan perawatan sosial dewasa.
Pemerintah kota yang dipimpin oleh Partai Hijau menilai kebijakan ini sebagai langkah yang tidak terhindarkan di tengah meningkatnya tekanan biaya layanan publik, terutama pada sektor perawatan sosial dan pendidikan. Kenaikan 4,99% tersebut merupakan batas maksimum yang diperbolehkan tanpa harus menggelar referendum publik.
“Meskipun kami terus menghadapi tantangan meningkatnya kebutuhan dan biaya yang lebih tinggi untuk menyediakan layanan, kami menggunakan sumber daya yang tersedia untuk memastikan setiap warga aman, sehat, dan dapat berkembang di kota yang mereka cintai.”
— Tony Dyer, Pemimpin Dewan Kota Bristol
Dampak terhadap Tagihan Rumah Tangga
Bagi rumah tangga kategori D — yang menjadi patokan rata-rata dalam sistem council tax Inggris — kenaikan ini akan menambah hampir £130 per tahun pada tagihan pajak. Sementara itu, rumah tangga kategori B akan membayar tambahan sekitar £100,94 sehingga total tagihan tahunannya menjadi £2.110,64.
Kenaikan ini mencerminkan tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah kota dalam menjaga keberlanjutan layanan dasar di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Dewan menyatakan bahwa tanpa kenaikan tersebut, kemampuan kota dalam mempertahankan kualitas layanan akan semakin tergerus.
Struktur Anggaran dan Prioritas Belanja
Dalam dokumen anggaran yang disetujui, dewan kota menetapkan total belanja sebesar £634 juta untuk layanan sehari-hari. Dana tersebut mencakup pengumpulan sampah, pemeliharaan jalan, pembersihan jalan, layanan pendidikan, hingga dukungan sosial bagi kelompok rentan.
Selain itu, Bristol juga mengalokasikan £232 juta untuk investasi modal pada proyek-proyek besar dan infrastruktur kota. Investasi tersebut meliputi pembangunan perumahan, perbaikan jembatan, pengembangan fasilitas sekolah, serta berbagai proyek strategis lain yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga dalam jangka panjang.
Namun demikian, untuk mencapai keseimbangan anggaran, dewan tetap harus melakukan penghematan hampir £41 juta. Langkah efisiensi ini dinilai sebagai bagian dari penyesuaian fiskal yang diperlukan agar struktur keuangan kota tetap berkelanjutan.
Anggaran 2026-27 memprioritaskan layanan inti yang langsung dirasakan masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan investasi jangka panjang kota.
Perdebatan Politik dalam Pengesahan Anggaran
Anggaran tersebut disetujui dengan suara 42 banding 26. Partai Liberal Demokrat memberikan dukungan terhadap rencana kenaikan pajak ini, sementara Partai Buruh dan Partai Konservatif menolak usulan tersebut.
Pemimpin kelompok Partai Buruh, Tom Renhard, menyatakan bahwa peningkatan daya beli inti dan kesepakatan pendanaan multi-tahun dari pemerintah pusat membantu meringankan tekanan fiskal. Di sisi lain, kelompok Konservatif menilai alokasi anggaran belum cukup memprioritaskan pemeliharaan jalan, taman, serta perbaikan infrastruktur lingkungan.
Pemimpin kelompok Liberal Demokrat, Jos Clark, menegaskan bahwa tantangan fiskal Bristol masih jauh dari selesai. Dewan harus menemukan tambahan penghematan sekitar £40 juta pada tahun mendatang, dan proyeksi menunjukkan angka tersebut dapat meningkat menjadi £70 juta pada 2030-2031 untuk menjaga keseimbangan anggaran.
Baca Juga: Tarif PBB 2026 di Balikpapan Tak Naik
Tekanan Layanan Sosial dan Pendidikan
Kenaikan pajak ini tidak terlepas dari meningkatnya permintaan layanan sosial dewasa serta dukungan bagi anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Pemerintah kota menyebut tekanan biaya pada sektor ini terus meningkat dari tahun ke tahun.
Oleh karena itu, tambahan 2% dalam struktur kenaikan pajak secara khusus diarahkan untuk menjaga keberlanjutan layanan perawatan sosial dewasa, yang menjadi salah satu komponen terbesar dalam pengeluaran pemerintah daerah.
Dewan menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang diambil bertujuan menjaga keseimbangan antara keterjangkauan pajak bagi warga dan keberlanjutan layanan publik yang vital bagi masyarakat.
