website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Tuesday, 10 November 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

DJP Laporkan 72.640 Wajib Pajak Baru dari Ekstensifikasi Sepanjang 2024

Johannes Albert by Johannes Albert
December 6, 2025
in Nasional
0 0
0
Bersih-Bersih Pajak: 39 Pegawai DJP Dipecat dalam 4 Bulan, Termasuk Kasus OTT
0
SHARES
27
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter
JAKARTA – Kinerja ekstensifikasi pajak yang dijalankan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sepanjang 2024 menunjukkan tren penurunan tipis. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2024, jumlah penambahan wajib pajak baru hasil ekstensifikasi mencapai 72.640, atau turun 1,34% dibandingkan realisasi tahun 2023 yang berjumlah 73.631 wajib pajak baru.“Ekstensifikasi 2024 menghasilkan 72.640 wajib pajak baru,” tulis DJP dalam laporan tahunannya, dikutip Jumat (5/12/2025).

Baca juga: Sepanjang 2024 DJP Pecat 39 Pegawai — Ini Rincian Pelanggarannya

Apa Itu Ekstensifikasi dan Mengapa Penting?

Ekstensifikasi merupakan rangkaian pengawasan DJP terhadap individu atau badan usaha yang sebenarnya telah memenuhi syarat subjektif dan objektif perpajakan, tetapi belum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Proses ini dilakukan melalui berbagai sumber data, seperti data internal, data eksternal, dan temuan dari Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL). Melalui KPDL, DJP dapat mengidentifikasi wajib pajak yang sudah memiliki NPWP maupun yang sama sekali belum terdaftar.

“Dari hasil KPDL, DJP mendapatkan data atas wajib pajak ber-NPWP maupun belum ber-NPWP sebagai dasar pengawasan.”

Selain memperluas basis pajak, penguatan pengawasan melalui ekstensifikasi juga berjalan beriringan dengan upaya pembenahan internal DJP, termasuk penegakan disiplin terhadap pegawai yang melanggar ketentuan etik maupun kedinasan.

Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE)

Data dari KPDL kemudian diolah menjadi Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE), yaitu daftar individu atau badan yang belum memiliki NPWP namun telah memenuhi syarat perpajakan. DSE inilah yang menjadi salah satu sumber utama DJP dalam melakukan pendekatan dan pengawasan agar calon wajib pajak segera mendaftarkan diri.

Sementara itu, data wajib pajak yang sudah terdaftar digunakan sebagai dasar pengawasan lanjutan. Pendekatan berbasis data ini juga selaras dengan pengembangan kebijakan perpajakan di tingkat global, termasuk pembahasan mengenai skema perpajakan yang diusulkan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Baca juga: DJP Pertimbangkan Untung-Rugi Adopsi Amount B OECD untuk Transaksi Afiliasi

Total Wajib Pajak Terdaftar Tembus 79,35 Juta pada 2024

Secara keseluruhan, DJP mencatat total 79,35 juta wajib pajak terdaftar hingga akhir 2024. Angka tersebut terdiri dari:

  • 5,12 juta wajib pajak badan
  • 73,34 juta wajib pajak orang pribadi
  • 878.472 instansi pemerintah

Data tersebut menunjukkan bahwa basis pajak nasional terus meluas, meskipun terjadi sedikit penurunan pada jumlah penambahan wajib pajak baru hasil ekstensifikasi tahunan.

Sumber Terkait

  • Direktorat Jenderal Pajak
  • Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Johannes Albert

Johannes Albert

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Ketentuan Baru Pelaporan Struktur Manajemen Perusahaan dalam Coretax.

April 30, 2026
Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

Pemutihan Pajak Kendaraan 2026: Ada Diskon hingga Penghapusan Denda

18
Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

Evaluasi Insentif Pajak Jadi Kunci Hadapi Transformasi Industri

12
Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

Integrasi Data Tanah, Parigi Moutong Bidik Potensi Pajak Baru

10
Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

Coretax Berhenti Beroperasi 25 Jam, Ini Jadwal Pemeliharaan DJP

8
Pelunasan Rp533 Juta Berujung Penghentian Penuntutan Perkara Pajak

Pelunasan Rp533 Juta Berujung Penghentian Penuntutan Perkara Pajak

November 10, 2026
DJP Siapkan Penyedia Meterai Teraan Digital, Ini Syarat dan Standar Perangkatnya

DJP Siapkan Penyedia Meterai Teraan Digital, Ini Syarat dan Standar Perangkatnya

November 10, 2026
Restitusi PPN Eksportir Diperketat, Ada Batas Minimal 80%

Restitusi PPN Eksportir Diperketat, Ada Batas Minimal 80%

November 10, 2026
Digitalisasi Capai 97,50%, Minahasa Tenggara Genjot Pajak Lewat QRIS

Digitalisasi Capai 97,50%, Minahasa Tenggara Genjot Pajak Lewat QRIS

November 10, 2026

Recent News

Pelunasan Rp533 Juta Berujung Penghentian Penuntutan Perkara Pajak

Pelunasan Rp533 Juta Berujung Penghentian Penuntutan Perkara Pajak

November 10, 2026
DJP Siapkan Penyedia Meterai Teraan Digital, Ini Syarat dan Standar Perangkatnya

DJP Siapkan Penyedia Meterai Teraan Digital, Ini Syarat dan Standar Perangkatnya

November 10, 2026
Restitusi PPN Eksportir Diperketat, Ada Batas Minimal 80%

Restitusi PPN Eksportir Diperketat, Ada Batas Minimal 80%

November 10, 2026
Digitalisasi Capai 97,50%, Minahasa Tenggara Genjot Pajak Lewat QRIS

Digitalisasi Capai 97,50%, Minahasa Tenggara Genjot Pajak Lewat QRIS

November 10, 2026

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
    • Pandu News
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version