HANOI – Kementerian Keuangan Vietnam berencana menurunkan ambang batas de minimis barang kiriman yang memperoleh pembebasan bea masuk. Usulan tersebut disiapkan di tengah pesatnya pertumbuhan perdagangan elektronik lintas batas dan meningkatnya volume barang impor bernilai rendah.
Dalam rancangan peraturan menteri keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Undang-Undang Kepabeanan, Vietnam mengusulkan agar barang kiriman dengan nilai maksimal VND100.000 atau sekitar US$3,8 dan setara Rp67.900 tidak dikenai bea masuk.
Nilai tersebut jauh lebih rendah dibandingkan ambang batas yang berlaku saat ini, yakni VND1 juta atau sekitar Rp679.000.
“Ketentuan tersebut akan berlaku secara seragam untuk barang yang diimpor melalui seluruh jalur, termasuk layanan pos dan jasa pengiriman ekspres,” bunyi keterangan Kementerian Keuangan Vietnam, dikutip pada Selasa (15/9/2026).
Pertumbuhan E-Commerce Dorong Lonjakan Barang Kiriman
Kementerian Keuangan Vietnam menyatakan bahwa usulan penurunan de minimis barang kiriman mempertimbangkan lonjakan jumlah dan frekuensi pengiriman barang bernilai rendah akibat pertumbuhan perdagangan elektronik lintas negara.
Pasar ritel e-commerce Vietnam tercatat mencapai US$31 miliar hingga US$38,5 miliar pada 2025. Pertumbuhan pasar tersebut masih berada di kisaran 19% pada semester I/2026.
Perkembangan e-commerce membuat konsumen semakin mudah membeli barang dari luar negeri melalui platform digital. Pada saat bersamaan, kondisi itu meningkatkan volume barang impor bernilai kecil yang harus diproses oleh otoritas kepabeanan, layanan pos, dan perusahaan pengiriman ekspres.
Cegah Ketimpangan Persaingan dan Manipulasi Nilai
Menurut Kementerian Keuangan Vietnam, batas pembebasan yang relatif tinggi berpotensi memberikan keuntungan kompetitif yang tidak adil bagi barang impor dibandingkan produk yang diproduksi di dalam negeri.
Ambang batas yang tinggi juga dinilai membuka peluang bagi penjual untuk memecah pengiriman atau melaporkan nilai barang lebih rendah agar memenuhi kriteria pembebasan pajak.
Apabila dilakukan dalam skala besar, praktik tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara. Pemecahan kiriman dan pelaporan nilai yang tidak sesuai juga dapat menyulitkan proses pemeriksaan serta pengawasan kepabeanan.
Kementerian Keuangan Vietnam menyebut rencana penurunan ambang batas tersebut sejalan dengan tren global yang mulai memperketat fasilitas pembebasan bea masuk atas barang impor bernilai rendah.
Perbandingan Kebijakan Indonesia, India, dan Uni Eropa
Indonesia memberikan pembebasan bea masuk untuk barang kiriman dengan nilai maksimal US$3. Sementara itu, India tidak memberikan pembebasan pajak impor terhadap barang yang dibeli langsung dari luar negeri melalui e-commerce.
Di Uni Eropa, pemerintah mulai memberlakukan bea masuk final sebesar €3 untuk setiap barang dalam kiriman dengan nilai maksimal €150 sejak Juli 2026. Uni Eropa juga berencana menghapus ambang batas €150 tersebut mulai Juli 2028.
Vietnam Memiliki Ruang Menetapkan Ambang Minimum
Vietnam merupakan anggota Revised Kyoto Convention sejak 2008. Konvensi tersebut memberikan ruang kepada negara anggota untuk menetapkan nilai minimum tertentu sebagai batas pemungutan bea masuk.
Penetapan ambang minimum tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan biaya administrasi. Tujuannya agar biaya yang dikeluarkan untuk memungut bea masuk tidak melebihi penerimaan yang diperoleh.
Sebelum mengusulkan penurunan de minimis barang kiriman, Vietnam juga telah menghapus fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk barang bernilai rendah yang dikirim melalui layanan pengiriman ekspres sejak awal 2025.
