website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Wednesday, 17 June 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Warrington menyetujui kenaikan pajak daerah sebesar 7,48%.

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
March 3, 2026
in Internasional
0 0
0
Warrington menyetujui kenaikan pajak daerah sebesar 7,48%.
0
SHARES
2
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

WARRINGTON – Pajak dewan di Warrington akan naik sebesar 7,48% mulai April setelah anggota dewan menyetujui anggaran terbaru untuk tahun keuangan mendatang. Kenaikan ini terjadi di tengah tekanan fiskal yang signifikan dan upaya pemulihan kondisi keuangan otoritas lokal.

Anggaran tersebut juga mencakup penghematan sebesar £40 juta dalam empat tahun ke depan serta pinjaman jutaan pound untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Pemerintah pusat bahkan memberikan izin khusus kepada Dewan Warrington untuk menaikkan pajak di atas batas normal, sekaligus menyediakan dukungan keuangan luar biasa guna memungkinkan peminjaman dana untuk menutup sebagian pengeluaran harian.

“Kenaikan ini memang lebih tinggi dari biasanya, tetapi sebagian besar kontribusi akan digunakan untuk membantu anggota masyarakat yang paling rentan.”

— Denis Matthews, Anggota Dewan Bidang Keuangan

Dewan Kota Warrington menghadapi tantangan berat dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, pemerintah menunjuk utusan menteri setelah muncul kekhawatiran berkepanjangan terhadap kondisi keuangan dewan. Utang otoritas lokal sempat mencapai £1,9 miliar akibat program investasi komersial, meski kini telah ditekan menjadi di bawah £1,4 miliar.

Baca Juga: Gubernur Pastikan Tarif Pajak Kendaraan Tahun Ini Tidak Naik

Penghematan dan Kekhawatiran Keamanan

Rencana penghematan £40 juta mencakup kebijakan kontroversial, seperti penghentian pemantauan langsung ruang kontrol CCTV di pusat kota. Kepala Kepolisian Cheshire, Mark Roberts, memperingatkan kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan angka kejahatan.

Denis Matthews menyebut anggaran ini sebagai langkah awal untuk “menarik garis batas” dan membawa dewan ke masa depan yang lebih stabil. Ia menegaskan bahwa fokus kini adalah bekerja sama untuk memulihkan reputasi dan kepercayaan publik.

Oposisi Soroti Risiko Fiskal

Pemimpin oposisi dari Partai Liberal Demokrat, Ian Marks, mempertanyakan mengapa kota yang disebut sebagai “kesuksesan besar” justru menghadapi kondisi keuangan yang kacau. Ia mengingatkan bahwa sejumlah penghematan yang diidentifikasi masih bergantung pada tinjauan yang belum dilakukan.

Kelompok Konservatif juga menolak mendukung anggaran tersebut. Sementara itu, perwakilan Partai Buruh, Nathan Sudworth, menyampaikan permintaan maaf kepada warga atas lemahnya tata kelola sebelumnya dan berjanji memperbaiki sistem pengawasan.

Baca Juga: Aturan Baru Terbit, DJP Kini Wajib Lapor Pemanfaatan Data Pajak ke ILAP

Dalam pemungutan suara, 40 anggota dewan mendukung anggaran tersebut, sementara 17 lainnya menolak. Situasi ini disebut sejumlah anggota sebagai “momen keuangan yang menentukan” bagi masa depan Warrington.

Baca Juga: Peningkatan Pajak Bantu Inggris Capai Surplus Januari Tertinggi


Sumber Terkait:

  • UK Ministry of Housing, Communities & Local Government
  • Warrington Borough Council
Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Tinggalkan Gaya Konfrontatif! Kepatuhan Pajak Butuh Era Kolaborasi dan Saling Percaya

Pajak: Amnesti Fiskal Bengkulu Sukses Hapus Denda Rp23 Miliar, Puluhan Ribu Kendaraan Padati Samsat

June 17, 2026
Perusahaan Tak Bayar Gaji Karyawan, Apakah Masih Wajib Lapor SPT Masa PPh 21?

Pajak Kendaraan Sumut: Putus Ketergantungan Amnesti, Pemprov Tebar Insentif Lux

June 17, 2026
Ketegasan KPP Boyolali: Blokir 15 Rekening Wajib Pajak Akibat Tunggakan Miliaran

Pajak: Kanwil DJP Jateng II Sita Serentak Aset Penunggak Senilai Rp2,05 Miliar

June 17, 2026
Tata Cara Akses e-SPPT PBB-P2 DKI Jakarta untuk Periode Pajak 2026.

Cara Pengajuan Pembebasan PBB-P2 Pensiunan Guru Jakarta

June 15, 2026

Recent News

Tinggalkan Gaya Konfrontatif! Kepatuhan Pajak Butuh Era Kolaborasi dan Saling Percaya

Pajak: Amnesti Fiskal Bengkulu Sukses Hapus Denda Rp23 Miliar, Puluhan Ribu Kendaraan Padati Samsat

June 17, 2026
Perusahaan Tak Bayar Gaji Karyawan, Apakah Masih Wajib Lapor SPT Masa PPh 21?

Pajak Kendaraan Sumut: Putus Ketergantungan Amnesti, Pemprov Tebar Insentif Lux

June 17, 2026
Ketegasan KPP Boyolali: Blokir 15 Rekening Wajib Pajak Akibat Tunggakan Miliaran

Pajak: Kanwil DJP Jateng II Sita Serentak Aset Penunggak Senilai Rp2,05 Miliar

June 17, 2026
Tata Cara Akses e-SPPT PBB-P2 DKI Jakarta untuk Periode Pajak 2026.

Cara Pengajuan Pembebasan PBB-P2 Pensiunan Guru Jakarta

June 15, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version