JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali memberikan peringatan krusial bagi seluruh wajib pajak di Indonesia. Dalam momentum pelaporan masa pajak saat ini, otoritas fiskal menekankan kewajiban mutlak untuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) secara utuh, jujur, dan transparan.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP, Inge Diana Rismawanti, mengungkapkan bahwa setiap rincian data yang tertuang dalam SPT Tahunan memiliki peran penting. Kolom harta, misalnya, akan menjadi landasan utama bagi otoritas untuk memetakan profil wajib pajak. Melalui data tersebut, DJP dapat melakukan analisis komprehensif guna menilai tingkat kewajaran antara besaran penghasilan, akumulasi harta riil, hingga beban utang yang diampu wajib pajak.
“Laporkan saja dengan jujur karena sejatinya SPT itu harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.”
— Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP
Memahami Prinsip Self Assessment dan Makna “Benar, Lengkap, Jelas”
Sebagai fondasi dasar, sistem tata kelola perpajakan di Tanah Air berpijak pada pilar self assessment. Pendekatan ini memberikan kepercayaan penuh sekaligus kebebasan bagi masyarakat—yang telah berstatus wajib pajak—untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan secara mandiri urusan kewajiban pajaknya sesuai koridor perundang-undangan yang berlaku.
Dalam ekosistem ini, kehadiran SPT bukan sekadar lembar administratif belaka. Dokumen tersebut merupakan instrumen pertanggungjawaban legal atas hasil perhitungan jumlah pajak yang secara nyata terutang kepada negara.
Berdasarkan amanat Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), aturan main pengisian SPT diatur sangat presisi. Wajib pajak diharuskan mengisi formulir dengan bahasa Indonesia, huruf Latin, angka Arab, serta satuan mata uang rupiah. Dokumen tersebut juga harus dibubuhi tanda tangan sebelum diserahkan secara sah ke pihak DJP.
Tiga Syarat Mutlak Pengisian SPT:
• Benar: Akurat dalam hitungan matematis, sesuai penerapan aturan hukum, dan memotret keadaan riil di lapangan.
• Lengkap: Memuat seluruh objek pajak tanpa terkecuali, termasuk kelengkapan berkas lampiran pendukung.
• Jelas: Transparan dalam menguraikan asal-usul atau sumber dari objek pajak yang dilaporkan.
Era Baru Coretax System dan Kepraktisan Offline
Memasuki tahun pajak 2025, lanskap administrasi pajak nasional mengalami lompatan teknologi dengan diimplementasikannya coretax system. Inovasi ini mendigitalisasi seluruh proses pelaporan SPT Tahunan PPh menjadi jauh lebih efisien, memangkas birokrasi, dan memudahkan akses bagi seluruh masyarakat.
Bagi Anda yang berstatus wajib pajak orang pribadi, sistem ini tidak hanya bisa diakses lewat laman coretax secara langsung, tetapi juga menyediakan opsi coretax form. Melalui skema ini, wajib pajak cukup mengunduh dokumen berformat PDF yang disediakan DJP, membukanya menggunakan perangkat lunak Adobe Acrobat Reader (minimal versi 20), lalu mengisi setiap lembar lampiran secara saksama.
Terobosan coretax form ini sangat meringankan karena memungkinkan pengisian SPT dilakukan secara offline tanpa memerlukan koneksi internet aktif. Wajib pajak dapat mengisi data dengan tenang, dan baru menyampaikannya ke portal coretax saat gawai mereka terhubung ke jaringan internet.
