Kesempatan untuk meringankan beban administrasi perpajakan masih terbuka bagi wajib pajak di Papua dan Maluku. Melalui kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA), pemerintah memberikan fasilitas pengurangan sanksi hingga 100 persen bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama) mengingatkan masyarakat agar memperhatikan periode pemanfaatan fasilitas tersebut. Salah satu tenggat penting yang perlu diperhatikan adalah 31 Desember 2026, khususnya untuk kategori yang memberikan pengurangan maksimal pada periode tersebut.
Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK 71/2026) serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Kepala Kanwil DJP Papabrama, Ani Natalia, turut menyosialisasikan fasilitas tersebut melalui dialog interaktif bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Jayapura pada Selasa (3/11/2026).
Besaran Pengurangan Bergantung pada Periode Pemenuhan
Dalam sosialisasi tersebut, Ani mengajak wajib pajak dan pelaku usaha di wilayah Papua dan Maluku untuk tidak menunda penyelesaian kewajiban perpajakan. Menurutnya, fasilitas PSA dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban yang masih tertunda dengan beban sanksi administratif yang lebih ringan.
Untuk kategori sanksi tertentu, terdapat perbedaan besaran pengurangan berdasarkan waktu pemenuhan persyaratan. Periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026 memberikan peluang pengurangan sampai dengan 100 persen. Selanjutnya, untuk kategori yang menerapkan skema bertahap, pengurangan menjadi 50 persen pada Januari sampai Maret 2027 dan 25 persen pada April hingga Juni 2027.
Perlu diperhatikan bahwa persentase tersebut tidak berlaku seragam untuk seluruh jenis sanksi. Ketentuan mengenai besaran pengurangan maupun persyaratan yang harus dipenuhi mengikuti kategori masing-masing sebagaimana diatur dalam kebijakan PSA.
SPT hingga SP2DK Termasuk dalam Ruang Pemanfaatan PSA
Fasilitas ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang menghadapi persoalan keterlambatan pelaporan maupun pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT). Selain itu, wajib pajak yang sedang menindaklanjuti Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) juga termasuk dalam kelompok yang dapat memanfaatkan fasilitas sesuai persyaratan.
Kesempatan tersebut juga mencakup wajib pajak yang mempunyai ketetapan, tagihan, ataupun utang pajak tertentu. Namun, pemberian pengurangan tetap bergantung pada pemenuhan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan dan keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Ani menjelaskan bahwa besarnya sanksi terkadang menjadi salah satu pertimbangan yang membuat wajib pajak menunda penyelesaian kewajibannya. Melalui program PSA, pemerintah berupaya memberikan ruang bagi wajib pajak untuk menuntaskan kewajiban perpajakan dengan beban administratif yang lebih ringan.
Pokok Pajak Tetap Harus Dibayar
Meski memberikan keringanan, program PSA tidak menghapus kewajiban pembayaran pokok pajak. Fasilitas ini secara khusus ditujukan untuk mengurangi atau menghapus sanksi administratif, sehingga kewajiban pokok pajak tetap harus diselesaikan oleh wajib pajak.
Ketentuan pembayaran tersebut juga berkaitan dengan PMK 71/2026. Dalam aturan itu, pembayaran utang pajak diprioritaskan untuk melunasi pokok pajak terlebih dahulu sebelum digunakan untuk menyelesaikan sanksi administratif.
Adapun batas pengajuan permohonan berdasarkan informasi dalam siaran pers DJP tersebut adalah hingga 1 Oktober 2028. Meskipun demikian, wajib pajak perlu memperhatikan bahwa waktu pemenuhan persyaratan dapat memengaruhi besaran pengurangan yang diperoleh.
Untuk memastikan kesesuaian fasilitas dengan kondisi perpajakan masing-masing, wajib pajak disarankan memeriksa kembali kewajibannya dan berkonsultasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) tempat terdaftar.
Informasi mengenai program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dapat diakses melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak di pajak.go.id/id/psa. Wajib pajak juga dapat menghubungi Kring Pajak melalui nomor 1500200.
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak – Siaran Pers Kanwil DJP Papabrama.
