GUERNSEY – Upaya untuk menghentikan pengenalan pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) di Guernsey kembali menguat. Seorang kritikus lama kebijakan tersebut bersiap meluncurkan proposal amandemen yang bertujuan menunda penerapan GST hingga akhir masa jabatan politik saat ini, atau setidaknya hingga pertengahan 2029.
Langkah tersebut muncul di tengah proses persiapan pemerintah Guernsey yang kini tengah mematangkan implementasi GST sebagai bagian dari reformasi sistem perpajakan jangka menengah. Pemerintah sebelumnya telah menyetujui pengenalan GST sebesar 5%, yang dirancang berjalan beriringan dengan penurunan tarif pajak penghasilan bagi pendapatan di bawah £32.400 serta reformasi kontribusi jaminan sosial.
Kebijakan GST ini diproyeksikan mulai berlaku pada 2028 dan diperkirakan akan menjadi salah satu sumber penerimaan baru bagi pemerintah Guernsey. Berdasarkan dokumen kebijakan yang disetujui pada akhir 2024, penerapan GST berpotensi menghasilkan sekitar £50 juta per tahun, dengan biaya administrasi awal yang diperkirakan mencapai £2,4 juta. Tanggung jawab pemungutan dan pengawasan pajak tersebut akan dibagi antara Layanan Pajak dan Layanan Bea Cukai dan Imigrasi Bailiwick of Guernsey.
“Anda tidak bisa memaksa pulau ini menuju kemakmuran hanya dengan mengenakan pajak konsumsi yang membebani masyarakat.”
— Liam McKenna, Anggota Parlemen Guernsey
Namun demikian, rencana tersebut tidak lepas dari penolakan politik dan publik. Anggota parlemen Guernsey, Liam McKenna, yang dikenal sebagai penentang GST sejak lama, menyatakan akan mengajukan amandemen untuk menunda penerapan pajak tersebut hingga akhir periode politik saat ini. Menurutnya, pengenalan GST merupakan kebijakan yang “dipaksakan” dan tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat Guernsey.
McKenna juga menilai peningkatan kesejahteraan ekonomi tidak dapat dicapai semata-mata dengan menambah beban pajak konsumsi. Ia mendorong pemerintah agar lebih fokus pada efisiensi belanja negara serta pengelolaan aset publik. Sebagai alternatif untuk menutup potensi defisit penerimaan akibat penundaan GST, ia menyebut opsi penjualan aset negara, termasuk Rumah Sakit Castel, serta pengendalian sewa guna menjaga keterjangkauan perumahan bagi warga lokal.
Protes Publik dan Arah Reformasi Pajak
Penolakan terhadap GST juga diperkuat oleh rekam jejak kebijakan sebelumnya. Pada 2023, sekitar 2.500 warga Guernsey tercatat mengikuti aksi protes menentang pengenalan pajak pertambahan nilai. Meski demikian, dalam pembahasan anggaran tahun 2025, mayoritas wakil rakyat justru menolak usulan kenaikan pajak penghasilan dan mendukung paket reformasi pajak yang menitikberatkan pada penerapan GST sebesar 5%.
Di sisi lain, Bidang Kebijakan dan Sumber Daya (Policy & Resources Committee) menegaskan bahwa reformasi perpajakan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah pada periode politik saat ini. Selain GST, pemerintah juga tengah melakukan tinjauan menyeluruh terhadap sistem pajak korporasi Guernsey yang dipimpin oleh anggota komite, Charles Parkinson. Hasil tinjauan tersebut dijadwalkan terbit sebelum akhir Juni dan akan menjadi dasar pengambilan keputusan mengenai arah kebijakan pajak ke depan.
Dengan dinamika politik yang masih berkembang, masa depan penerapan GST di Guernsey diperkirakan akan sangat bergantung pada hasil perdebatan parlemen dalam beberapa bulan mendatang. Keputusan tersebut akan menentukan keseimbangan antara kebutuhan fiskal pemerintah dan perlindungan daya beli masyarakat.