Taiwan Bebaskan Pajak untuk Penghasilan Rp28 Juta per Bulan, Ini Rinciannya

TAIPEI — Pemerintah Taiwan resmi mengumumkan kebijakan baru yang membebaskan pajak penghasilan bagi warga berstatus lajang dengan pendapatan hingga NT$52.200 per bulan atau sekitar Rp28,3 juta. Ketentuan ini akan berlaku saat pelaporan SPT Tahunan pada Mei 2026. Presiden Lai Ching-te menegaskan, kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat kelas menengah.Baca juga: Arab Saudi Perpanjang Tax Amnesty, Denda Pajak Diampuni

“Pembebasan pajak ini akan menguntungkan 40% hingga 50% penduduk, menjadikan tahun ini sebagai tahun dengan beban pajak paling ringan dalam sejarah Taiwan.”

Detail Kebijakan Pajak

Menurut pemerintah, penghasilan sebesar NT$52.200 per bulan bisa bebas pajak karena adanya pengurang berupa:

  • Batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
  • Potongan standar untuk wajib pajak lajang
  • Potongan khusus pekerja
  • Potongan sewa rumah

Dengan kombinasi potongan tersebut, wajib pajak lajang dengan penghasilan setara Rp28,3 juta per bulan tidak lagi memiliki beban pajak penghasilan.

Insentif untuk Keluarga

Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi individu lajang. Pemerintah juga memberikan pembebasan pajak kepada:

  • Wajib pajak menikah dengan 2 anak balita yang berpenghasilan hingga NT$1,64 juta per tahun
  • Wajib pajak dengan 2 orang tua lanjut usia sebagai tanggungan dan berpenghasilan sekitar NT$2,12 juta per tahun

Langkah ini dianggap sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap keluarga muda sekaligus penghargaan bagi mereka yang menanggung biaya hidup orang tua.

Baca juga: UE Akan Kenakan Bea Masuk atas Produk Israel

Dukungan dari Kelompok Berpenghasilan Tinggi

Presiden Lai juga menyampaikan bahwa kebijakan ini bisa diterapkan karena adanya kontribusi signifikan dari kelompok berpenghasilan tinggi. Saat ini, 1% wajib pajak teratas di Taiwan menyumbang 40% hingga 50% dari total penerimaan PPh orang pribadi.

Dia turut memuji perusahaan besar dan masyarakat berpenghasilan tinggi karena telah memperkuat negara melalui pajak yang dibayarkan. “Semakin besar keuntungan yang mereka hasilkan, semakin banyak pula pajak yang dihimpun untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” kata Lai, dilansir dari Taiwan News.

Implikasi Ekonomi

Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat kelas menengah, menstimulasi konsumsi domestik, dan memperkuat perekonomian Taiwan. Selain itu, langkah ini juga akan memperbaiki citra Taiwan sebagai negara dengan sistem pajak yang lebih ramah bagi warganya.

Sumber Terkait

Exit mobile version