JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan ultimatum tegas kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ia meminta seluruh jajaran DJBC memperbaiki kinerja, profesionalisme, dan tata kelola dalam waktu maksimal satu tahun. Langkah ini diambil karena citra DJBC dinilai memburuk, baik di mata publik maupun pejabat negara.
“Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk tidak diganggu. Biarkan saya bereskan, beri waktu untuk memperbaiki DJBC,” tegas Purbaya, Jumat (28/11/2025).
Menurutnya, jika DJBC gagal menunjukkan perbaikan nyata, pemerintah memiliki kewenangan untuk membekukan institusi tersebut. Namun ia mengakui, keputusan ekstrem seperti itu dapat berdampak pada ribuan pegawai yang bekerja di dalamnya.
Baca Juga: Ekstensifikasi Pajak Melesat, DJP Tambah 60.874 PKP Sepanjang 2025
Pembekuan DJBC Pernah Terjadi di Era Soeharto
Purbaya mengingatkan bahwa pembekuan DJBC bukan hal yang mustahil. Pada masa Presiden ke-2 RI, Soeharto pernah membekukan Bea Cukai dan menunjuk perusahaan asing asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS), untuk mengambil alih peran kepabeanan dan cukai sementara waktu.
“Ancaman ini serius. Kalau bea cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, bisa digantikan oleh SGS seperti zaman dulu,” ujar Purbaya.
Baca Juga: Bertabur Stimulus, Pemerintah Optimistis Ekonomi Kuartal IV Tembus 5,6%
Nasib 16.000 Pegawai Dipertaruhkan
Purbaya mengaku khawatir dengan nasib sekitar 16.000 pegawai DJBC apabila reformasi internal tidak berjalan optimal. Ia berharap ancaman pembekuan ini menjadi pendorong bagi DJBC untuk bergerak cepat melakukan pembenahan struktural.
Menurutnya, potensi dan kapabilitas para pegawai DJBC sebenarnya tinggi, sehingga mereka seharusnya mampu melakukan perubahan signifikan dalam periode satu tahun tersebut.
Baca Juga: DJP Tambah Puluhan Ribu PKP Lewat Ekstensifikasi
AI Mulai Diterapkan untuk Pengawasan Kepabeanan
Purbaya juga menyebut bahwa DJBC telah memulai beberapa inovasi dalam rangka perbaikan internal. Salah satu langkah yang sudah berjalan adalah penerapan teknologi artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan arus barang di pos-pos strategis.
“Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai bea cukai dirumahkan. Tapi orang bea cukai ini pintar-pintar dan siap mengubah keadaan,” tutur Purbaya.
Ia berharap penerapan teknologi dan reformasi manajerial dapat mengangkat kembali reputasi DJBC sekaligus memperkuat integritas dan kinerja institusi tersebut.
