JAKARTA – Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kebijakan penempatan SAL (Saldo Anggaran Lebih) senilai Rp200 triliun di sejumlah bank BUMN pada September 2025 memberikan kontribusi nyata bagi pemulihan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa langkah intervensi fiskal tersebut terbukti efektif menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 di level 5,39%. Keterangan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR pada Rabu (15/7/2026).
Menurut Menkeu, kebijakan penggelontoran dana segar ini dirancang untuk mengantisipasi risiko kemerosotan ekonomi di tingkat nasional. Langkah penempatan dana di perbankan pelat merah tersebut difokuskan untuk menggerakkan kembali aktivitas sektor riil yang sempat terkendala.
“Kebijakan yang berhasil kita lakukan di kuartal IV/2025 itu untuk memastikan ekonomi kita tidak jatuh ke bawah,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR.
Likuiditas Perbankan Seret dan Kritik atas Data KSSK
Purbaya memaparkan bahwa keputusan penempatan dana tersebut dipicu oleh kondisi likuiditas perbankan yang dinilai cukup kering atau seret di lapangan. Imbas dari terbatasnya likuiditas tersebut membuat jajaran perbankan kekurangan kapasitas dana segar untuk menyalurkan pinjaman atau kredit kepada dunia usaha.
Di sisi lain, Menkeu menyoroti ketidaksesuaian data yang disampaikan oleh tiga anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Bank Indonesia (BI). Ketiga lembaga tersebut sebelumnya kompak menilai likuiditas perbankan berada dalam posisi mencukupi (ample).
“Kenapa disebut ample, tetapi bank kekurangan uang? Jadi ini ada kesalahan data atau indikator yang kita pakai, oleh KSSK selama ini. Saya sudah minta tim KSSK perbaiki itu, tapi rupanya masih belum dapat,” tutur Purbaya.
Melihat fenomena ketidaksesuaian indikator tersebut, Purbaya mengambil keputusan untuk menyuntikkan likuiditas secara langsung dari kas negara. Ia meyakini langkah ini dapat menstimulasi pertumbuhan uang primer atau base money (M0), memacu transmisi kredit, serta menggerakkan aktivitas ekonomi riil secara cepat.
Dampak Positif M0 dan Skema Pengelolaan SAL Rp400 Triliun
Hasil dari intervensi fiskal tersebut mencatatkan bahwa indikator M0 berhasil tumbuh hingga 11% pada September 2025. Dengan tersedianya kecukupan pasokan uang di pasar, pertumbuhan ekonomi nasional mampu melaju hingga 5,39% pada kuartal IV/2025 dan mengamankan capaian 5,11% secara kumulatif sepanjang tahun 2025.
“Itu dampak Rp200 triliun yang kita pindahkan ke perbankan, walaupun banyak bank yang bilang likuiditas ample. Kalau ditanya ke LPS, BI, OJK semua juga bilang ample, tapi data mereka salah semua,” tegas Menkeu.
Menatap pengelolaan anggaran ke depan, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan secara sembarangan menarik atau mengalokasikan kembali dana SAL. Pemerintah memastikan akan terus berkoordinasi secara erat dengan Bank Indonesia dan DPR RI, serta melakukan konsultasi resmi apabila kembali berniat menyuntikkan dana ke sektor perbankan.
Secara kumulatif, total alokasi penempatan SAL yang ditempatkan di sistem perbankan sepanjang 2025 dan 2026 mencapai kisaran Rp400 triliun. Rincian penataan dana tersebut mencakup Rp200 triliun yang diperpanjang hingga akhir tahun, Rp100 triliun yang dievaluasi perkembangannya setiap tiga bulan, serta Rp100 triliun yang difungsikan sebagai instrumen likuiditas keluar-masuk guna menjaga stabilitas pasokan uang di sistem perbankan.
