JAKARTA – Otoritas fiskal nasional memastikan komitmennya untuk terus memberikan stimulus yang berfokus pada penguatan daya beli masyarakat serta penguatan iklim usaha. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi pengelolaan APBN saat ini masih berada dalam posisi stabil, serta memiliki ruang yang cukup longgar untuk menggulirkan berbagai bentuk insentif perpajakan demi mendorong perekonomian domestik agar tetap tumbuh ekspansif.
Menteri Keuangan memastikan jajarannya telah melakukan simulasi serta mengalkulasi secara matang mengenai seberapa besar potensi penurunan pos pendapatan negara akibat penyaluran berbagai fasilitas fiskal ini. Kendati demikian, saat dimintai keterangan oleh media, Purbaya tidak merinci nominal matematis dari pengurangan target setoran penerimaan pajak tersebut secara gamblang di depan publik.
“Sudah kita hitung dengan yang hitungan yang dulu, waktu harga minyak US$100 dolar jadi berapa, insentifnya berapa, sudah kita hitung semua. Jadinya yang penting kita jaga defisitnya tetap di bawah 3% dari PDB,” ujar Purbaya dalam rilis keterangan resminya pada Selasa (12/5/2026).
Daftar Stimulus Fiskal yang Berlaku Sepanjang Tahun 2026
Langkah masif peluncuran instrumen pembebasan pajak ini sengaja dirancang secara khusus oleh pemerintah untuk mempertebal daya beli dan tingkat konsumsi domestik. Dengan terjaganya stabilitas tingkat konsumsi tersebut, grafik pertumbuhan makro secara tidak langsung akan ikut terdongkrak melalui kehadiran serangkaian insentif perpajakan demi mendorong perekonomian nasional.
Beberapa paket stimulus perpajakan yang dinyatakan resmi berlaku sepanjang periode tahun 2026 ini antara lain adalah fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi para pekerja di sektor industri padat karya serta sektor pariwisata yang diatur berdasarkan PMK 105/2025. Di samping itu, ada pula fasilitas PPh Pasal 21 DTP bagi peserta program magang nasional lewat koridor PMK 6/2026.
Di sektor transportasi, kementerian membebaskan pungutan PPN DTP sebesar 100% untuk pembelian tiket pesawat domestik yang berlaku selama jangka waktu 2 bulan sebagaimana tercantum dalam PMK 24/2026. Kebijakan pabean ini ditempuh agar harga tiket penerbangan berjadwal tetap berada dalam batas terjangkau oleh daya beli masyarakat.
Fasilitas serupa juga diberikan pada sektor properti melalui pemberian PPN rumah DTP sebesar 100% yang ketentuan pelaksanaannya mengacu pada PMK 90/2025. Tidak hanya itu, Menkeu turut merilis kebijakan penghapusan beban pajak atas pengalihan atau perolehan harta yang berkaitan langsung dengan aksi korporasi penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), pemekaran (spin-off), maupun pengambilalihan (akuisisi) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Fasilitas bebas pajak aset plat merah ini digulirkan guna mendukung kelancaran program restrukturisasi makro portofolio BUMN. Agenda restrukturisasi strategis tersebut ditargetkan mampu memangkas volume korporasi negara, dari yang semula berjumlah sekitar 1.000 perusahaan kini diciutkan menjadi 250 entitas saja.
Empat Rencana Insentif Tambahan Berada Dalam Pipeline
Di luar tumpukan stimulus perpajakan yang telah berjalan efektif tersebut, pemerintah dipastikan tengah mematangkan penyusunan empat jenis paket fasilitas fiskal tambahan yang saat ini posisinya sudah masuk dalam daftar perencanaan (pipeline) kementerian.
Rencana alokasi pembebasan pajak baru tersebut meliputi pembebasan bea masuk atas aktivitas impor suku cadang komponen pesawat terbang, serta pemangkasan tarif bea masuk hingga menyentuh 0% untuk pasokan impor komoditas LPG serta beberapa klaster jenis bahan baku industri plastik.
Selanjutnya, otoritas keuangan juga sedang menggodok draf regulasi pemberian stimulus PPN DTP untuk transaksi unit kendaraan listrik berbasis baterai nikel maupun non-nikel. Kebijakan penguatan ekosistem hijau ini nantinya akan digulirkan secara simultan bersamaan dengan program penyaluran subsidi langsung untuk pembelian sepeda motor listrik di tanah air.