JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang. Pesan itu disampaikan usai pertemuan virtual dengan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva.
“Defisit APBN di bawah 3% dan rasio utang di bawah 60% terhadap PDB.”
— Purbaya Yudhi Sadewa, dikutip Senin (13/10/2025)
Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen mempertahankan disiplin fiskal yang kuat, sembari memperkuat peran sektor swasta sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Menurutnya, kombinasi antara belanja fiskal yang efektif dan dukungan investasi swasta akan menjadi kunci menjaga momentum pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.
Dalam dialog dengan IMF, Purbaya menegaskan pentingnya memperluas partisipasi swasta dalam proyek-proyek produktif, serta memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai di sistem perbankan. Pemerintah juga berupaya menata ulang prioritas belanja agar lebih berorientasi pada pembangunan ekonomi jangka panjang.
Baca juga: Defisit dijaga di bawah 3%, Purbaya tegaskan tak akan agresif
IMF Apresiasi Kinerja Ekonomi Indonesia
Dalam pertemuan tersebut, IMF menyampaikan apresiasi terhadap kemampuan Indonesia menjaga stabilitas dan pertumbuhan di tengah gejolak global. Menurut lembaga itu, perubahan geopolitik, teknologi, dan demografi telah menimbulkan tantangan baru bagi banyak negara, namun Indonesia dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara fiskal dan moneter.
Purbaya mengatakan, IMF melihat Indonesia sebagai “bright spot” di tengah ketidakpastian global. Hal ini berkat reformasi struktural yang terus dijalankan pemerintah, termasuk pembentukan lembaga investasi strategis Danantara, hilirisasi sumber daya alam (SDA), serta penguatan sistem likuiditas untuk menjaga stabilitas keuangan.
“Fundamental ekonomi yang kuat, disiplin fiskal yang konsisten, dan sektor swasta yang adaptif menjadi kunci ketahanan Indonesia di tengah guncangan global.”
Purbaya juga menekankan pentingnya reformasi kelembagaan dan optimalisasi potensi generasi muda sebagai pendorong ekonomi masa depan. Ia menilai kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan harus tetap dijalankan tanpa melanggar prinsip kehati-hatian dan disiplin fiskal.
Strategi Fiskal: Insentif, Deregulasi, dan Likuiditas Murah
Pemerintah berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha melalui pemberian insentif fiskal, deregulasi kebijakan investasi, dan penyediaan likuiditas berbunga rendah. Langkah-langkah tersebut diharapkan mendorong produktivitas dan meningkatkan daya saing sektor swasta di tingkat global.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa base money atau uang beredar pada September 2025 tumbuh sekitar 13% (year-on-year) setelah pemerintah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di bank-bank milik negara (Himbara). Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi cash management untuk menjaga likuiditas negara tetap aman namun tetap produktif dalam mendorong kegiatan ekonomi.
Langkah penempatan dana ini, menurut Purbaya, tidak hanya menjaga stabilitas kas negara, tetapi juga memberi dorongan pada perekonomian riil. Dengan likuiditas yang meningkat di sektor perbankan, pembiayaan bagi dunia usaha diharapkan menjadi lebih mudah dan murah.
Baca juga: Prabowo evaluasi DHE SDA, hasilnya belum maksimal?
Menumbuhkan Kepercayaan Publik dan Generasi Muda
Purbaya menegaskan, kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada kepercayaan publik. Ia ingin masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki optimisme terhadap masa depan ekonomi nasional.
“Keyakinan publik terus dibangun melalui kebijakan yang konsisten dan transparan. Generasi muda harus yakin bahwa kebijakan ekonomi kita dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru,” ujarnya.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan sinergi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia terus diperkuat. Pemerintah memastikan agar koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas makro.
“Kami tetap menjaga disiplin fiskal, tetapi juga memastikan setiap kebijakan pemerintah memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
