JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII pada 21 Juli 2026 menandai arah baru kebijakan investasi dan sektor keuangan Indonesia. Salah satu ketentuan yang paling menarik perhatian adalah peluang pemberian fasilitas PPh Badan 0% dengan jangka waktu hingga 50 tahun.
PFII dirancang sebagai ekosistem keuangan berstandar internasional untuk menarik modal asing, memperluas sumber pembiayaan, serta meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat kegiatan keuangan regional.
Namun, fasilitas PPh Badan 0% tersebut tidak berlaku secara otomatis bagi seluruh perusahaan yang menjalankan kegiatan di PFII. Pemberiannya akan bergantung pada jenis kegiatan usaha, nilai investasi, pemenuhan substansi ekonomi, ketentuan Pajak Minimum Global, serta peraturan pelaksana yang akan diterbitkan pemerintah.
PFII Bukan Sekadar Kawasan Bebas Pajak
PFII tidak hanya dirancang sebagai kawasan yang menawarkan tarif pajak rendah. Ekosistem tersebut mencakup berbagai kegiatan di sektor perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan, teknologi finansial atau fintech, pengelolaan kekayaan, perusahaan induk, family office, serta beragam profesi pendukung.
Regulasi PFII juga mengatur aspek kelembagaan, pengawasan, arbitrase, pengadilan khusus, fasilitas perpajakan dan kepabeanan, penanaman modal, hingga ketentuan mengenai warisan.
Dengan cakupan tersebut, keberhasilan PFII tidak cukup hanya dinilai dari rendahnya tarif pajak yang ditawarkan. Kepastian hukum, kualitas pengawasan, keamanan transaksi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan konsistensi kebijakan pemerintah akan menjadi faktor yang sama pentingnya.
Fasilitas PPh Badan 0% hingga 50 tahun merupakan batas maksimal untuk kegiatan tertentu, bukan hak yang otomatis diperoleh seluruh perusahaan di PFII.
Tarif PPh Badan 0% Tidak Berlaku Otomatis
Pemberitaan mengenai fasilitas PPh Badan 0% hingga 50 tahun perlu dipahami secara proporsional. Pemerintah masih harus menyusun ketentuan mengenai jenis kegiatan usaha, nilai investasi, persyaratan, dan jangka waktu fasilitas yang dapat diberikan.
Jangka waktu 50 tahun merupakan batas maksimal untuk kegiatan tertentu. Ketentuan tersebut bukan berarti setiap perusahaan yang terdaftar atau memiliki alamat di PFII secara otomatis dapat menikmati tarif PPh Badan 0% selama 50 tahun.
Insentif kemungkinan akan diprioritaskan kepada investor yang membawa modal, teknologi, tenaga profesional, kegiatan internasional, dan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia.
Karena itu, perusahaan tidak cukup hanya mendirikan badan hukum atau menggunakan alamat administratif di dalam PFII. Perusahaan harus menjalankan kegiatan usaha yang nyata dan memenuhi seluruh komitmen investasi yang ditetapkan pemerintah.
Substansi Ekonomi Akan Menjadi Kunci
Keberadaan perusahaan secara administratif belum cukup untuk membuktikan bahwa kegiatan ekonomi benar-benar dilakukan dari PFII. Investor perlu menunjukkan keberadaan kantor, pegawai, modal, fungsi manajemen, pengambilan keputusan, pengelolaan risiko, dan kegiatan operasional yang nyata.
Persyaratan substansi ekonomi menjadi penting untuk mencegah perusahaan hanya memindahkan laba, kontrak, atau kepemilikan aset tanpa disertai aktivitas usaha yang sesungguhnya.
Fasilitas perpajakan juga perlu dievaluasi dan dapat dicabut apabila perusahaan tidak memenuhi komitmen investasi maupun kegiatan usaha yang dipersyaratkan.
Tanpa pengawasan yang kuat, PFII berisiko hanya menjadi tempat pendaftaran perusahaan. Kondisi tersebut tidak sejalan dengan tujuan pembentukan PFII sebagai pusat kegiatan keuangan yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia.
Dampak Pajak Minimum Global
Bagi grup perusahaan multinasional berskala besar, fasilitas PPh Badan 0% belum tentu membuat beban pajak perusahaan menjadi nol. Indonesia telah menerapkan ketentuan Pajak Minimum Global dengan tarif efektif minimum sebesar 15% bagi grup perusahaan tertentu.
Apabila entitas yang beroperasi di PFII termasuk dalam cakupan ketentuan tersebut, selisih pajak hingga mencapai tarif efektif 15% tetap dapat dikenakan dalam bentuk pajak tambahan atau top-up tax.
Apabila pajak tambahan itu tidak dipungut di Indonesia, hak pemajakannya dapat beralih kepada negara tempat perusahaan induk berada. Dalam keadaan tersebut, fasilitas PPh Badan 0% berpotensi hanya memindahkan penerimaan pajak dari Indonesia ke negara lain.
Oleh karena itu, perusahaan multinasional perlu melakukan simulasi pajak secara menyeluruh. Analisis tidak cukup dilakukan dengan sekadar membandingkan tarif normal PPh badan sebesar 22% dengan fasilitas tarif 0% di PFII.
Perusahaan juga harus mempertimbangkan struktur grup, lokasi perusahaan induk, negara tempat entitas lain beroperasi, serta mekanisme pengenaan pajak tambahan berdasarkan ketentuan Pajak Minimum Global.
Perusahaan yang Berpotensi Mendapat Manfaat Lebih Besar
Manfaat PFII kemungkinan akan lebih besar bagi perusahaan yang tidak termasuk dalam cakupan Pajak Minimum Global. Kelompok tersebut dapat mencakup perusahaan fintech, pengelola investasi, modal ventura, perusahaan induk tertentu, dan family office berskala menengah.
Meskipun berpotensi memperoleh manfaat yang lebih besar, perusahaan tetap harus mematuhi ketentuan perpajakan lainnya. Kewajiban tersebut antara lain mencakup transfer pricing, pemotongan pajak atas pembayaran lintas negara, ketentuan pemilik manfaat sebenarnya atau beneficial ownership, pelaporan transaksi internasional, serta aturan anti-penghindaran pajak.
PFII juga tidak dapat digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset atau menghindari kewajiban transparansi. Pengawasan terhadap sumber dana, pencegahan pencucian uang, dan pertukaran informasi perpajakan tetap harus menjadi bagian penting dalam sistem PFII.
PPN dan Kepabeanan Turut Menentukan Efektivitas PFII
Efektivitas fasilitas PFII tidak hanya bergantung pada perlakuan PPh badan. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan transaksi lintas negara, perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan kepabeanan dapat memberikan dampak yang sama besarnya terhadap arus kas perusahaan.
Pemerintah perlu menjelaskan apakah transaksi tertentu di PFII akan memperoleh fasilitas PPN dibebaskan atau PPN tidak dipungut. Kedua fasilitas tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap hak perusahaan untuk mengkreditkan pajak masukan.
Selain itu, peraturan pelaksana perlu mengatur secara jelas perlakuan atas pemanfaatan jasa dari luar negeri, transaksi antara perusahaan di PFII dan perusahaan domestik, impor barang modal, serta fasilitas bea masuk.
Apabila desain fasilitas PPN dan kepabeanan tidak disusun dengan tepat, investor masih dapat menanggung biaya pajak tersembunyi meskipun telah memperoleh fasilitas PPh Badan 0%.
Risiko Pengalihan Laba dan Arbitrase Pajak
Perbedaan tarif pajak antara perusahaan yang beroperasi di PFII dan perusahaan di luar PFII dapat menciptakan peluang arbitrase pajak.
Perusahaan domestik dapat mencoba memindahkan kontrak, fungsi pembiayaan, kekayaan intelektual, atau laba kepada entitas di PFII untuk memperoleh tarif pajak yang lebih rendah, meskipun kegiatan ekonomi utamanya tetap dilakukan di luar PFII.
Untuk mencegah penyalahgunaan tersebut, pemerintah perlu menetapkan pembatasan transaksi afiliasi, kewajiban dokumentasi transfer pricing, pemisahan pembukuan, persyaratan investasi baru, dan evaluasi fasilitas secara berkala.
Sanksi juga perlu diterapkan apabila ditemukan penyalahgunaan fasilitas atau ketidaksesuaian antara kegiatan yang dilaporkan dan kegiatan ekonomi yang benar-benar dijalankan.
Tanpa mekanisme pengamanan yang memadai, fasilitas PFII dapat menimbulkan ketidakadilan bagi perusahaan domestik yang menjalankan kegiatan serupa, tetapi tetap dikenai tarif pajak normal.
Hal yang Perlu Disiapkan Investor
Sebelum membentuk struktur usaha melalui PFII, investor perlu menilai apakah sektor usahanya termasuk dalam kegiatan yang berhak memperoleh fasilitas. Investor juga perlu menghitung nilai investasi yang harus dipenuhi dan menilai kesiapan perusahaan dalam memenuhi persyaratan substansi ekonomi.
Perusahaan yang merupakan bagian dari grup multinasional harus menilai apakah grup tersebut termasuk dalam cakupan Pajak Minimum Global. Perhitungan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah fasilitas tarif 0% tetap memberikan penghematan atau justru menimbulkan pajak tambahan di Indonesia maupun di negara perusahaan induk.
Analisis perpajakan juga harus mencakup PPh, PPN, pemotongan pajak, transfer pricing, aturan anti-penghindaran pajak, dan risiko yang muncul apabila fasilitas berakhir atau dicabut.
Struktur usaha sebaiknya tidak hanya dibangun berdasarkan fasilitas PPh Badan 0%. Struktur tersebut harus memiliki dasar komersial yang kuat dan tetap mampu bertahan setelah masa pemberian insentif berakhir.
Keberhasilan PFII Bergantung pada Kegiatan Ekonomi Nyata
PFII merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. Fasilitas PPh Badan 0%, pengadilan khusus, arbitrase, perizinan terintegrasi, dan dukungan regulasi dapat menjadi daya tarik bagi investor.
Namun, insentif dengan jangka waktu hingga 50 tahun tidak otomatis berlaku bagi seluruh perusahaan. Penerapannya tetap bergantung pada kegiatan usaha, nilai investasi, pemenuhan substansi ekonomi, peraturan pelaksana, dan ketentuan Pajak Minimum Global.
Keberhasilan PFII pada akhirnya harus diukur berdasarkan investasi baru yang masuk, penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, peningkatan tenaga profesional, serta kegiatan ekonomi nyata yang dihasilkan.
Dengan pengawasan yang kuat dan desain kebijakan yang tepat, PFII dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi Indonesia. Sebaliknya, tanpa pengamanan yang memadai, fasilitas tersebut berisiko dimanfaatkan untuk pengalihan laba tanpa disertai kontribusi ekonomi yang sebanding.
