JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak 2026 hingga akhir April telah mencapai Rp646,3 triliun. Angka ini tumbuh 16,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp556,9 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kenaikan penerimaan tersebut mencerminkan aktivitas ekonomi nasional yang masih terjaga. Menurutnya, capaian ini terjadi di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan nilai tukar Rupiah.
Purbaya menilai sejumlah pos penerimaan, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Penghasilan (PPh), menunjukkan bahwa konsumsi dan penghasilan masyarakat masih bergerak positif.
PPN dan PPnBM Tumbuh 40,2 Persen
Purbaya menyoroti pertumbuhan penerimaan PPN dan PPnBM sebagai salah satu indikator bahwa daya beli dan aktivitas konsumsi masyarakat masih berjalan baik. Hingga 30 April 2026, penerimaan PPN dan PPnBM tercatat tumbuh 40,2% menjadi Rp221,2 triliun dibandingkan jenis pajak lainnya.
Menurut Purbaya, kenaikan PPN menunjukkan bahwa aktivitas belanja masyarakat dan transaksi ekonomi masih tinggi. Hal ini dinilai mematahkan anggapan bahwa ekonomi nasional sedang mengalami perlambatan signifikan.
“Aktivitas ekonomi memang masih tinggi karena belanja dan segala macam masih tinggi, sehingga PPN-nya naik 40%. Ini semua mematahkan tuduhan bahwa ekonomi sedang melambat dengan signifikan, apalagi mereka bilang menuju krisis 1997-1998,” kata Purbaya.
PPN pada dasarnya merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa. Karena itu, pertumbuhan PPN kerap dipandang sebagai salah satu sinyal bahwa aktivitas konsumsi dan transaksi ekonomi masih berlangsung.
PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 Naik 25,1 Persen
Selain PPN, Purbaya juga merujuk pada penerimaan PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21. Hingga akhir April 2026, penerimaan dari pos tersebut tumbuh 25,1% menjadi Rp101,1 triliun.
Menurut Purbaya, realisasi ini menggugurkan kekhawatiran publik terkait isu melemahnya setoran pajak pegawai di tengah narasi penurunan daya beli. Ia mengklaim pertumbuhan di sektor ini menunjukkan bahwa penghasilan masyarakat tetap tangguh.
PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima orang pribadi. Dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, pemerintah menilai basis penerimaan dari penghasilan individu masih memberikan kontribusi kuat terhadap total penerimaan pajak.
PPh Badan Tumbuh 5,1 Persen
Kementerian Keuangan juga merinci penerimaan pajak dari sektor usaha. Penerimaan PPh Badan dan deposit PPh Badan tercatat sebesar Rp135,2 triliun hingga akhir April 2026.
Angka tersebut tumbuh 5,1% secara tahunan. Purbaya memproyeksikan pos penerimaan PPh Badan masih memiliki ruang untuk tumbuh pada periode berikutnya.
PPh Badan menjadi salah satu indikator penting kinerja korporasi karena berkaitan dengan laba dan kewajiban pajak perusahaan. Meski pertumbuhannya tidak setinggi PPN dan PPh orang pribadi, pemerintah masih melihat adanya potensi kenaikan pada pos ini.
PPh Final, Pasal 22, dan Pasal 26 Capai Rp109,1 Triliun
Selanjutnya, penerimaan dari PPh final, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 26 tercatat tumbuh 9,8% menjadi Rp109,1 triliun. Pos ini turut memperkuat total penerimaan pajak 2026 yang mencapai Rp646,3 triliun hingga akhir April.
PPh final mencakup pajak atas penghasilan tertentu yang pengenaannya bersifat final sesuai ketentuan. Sementara itu, PPh Pasal 22 umumnya berkaitan dengan kegiatan tertentu seperti impor atau transaksi dengan bendahara pemerintah, sedangkan PPh Pasal 26 menyasar penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri.
Di sisi lain, pos penerimaan pajak lainnya dilaporkan mengalami kontraksi sebesar 12% menjadi Rp79,7 triliun. Meski terdapat penurunan pada pos tersebut, pertumbuhan pada PPN, PPh orang pribadi, PPh Pasal 21, PPh Badan, serta PPh final dan pasal lainnya masih membuat total penerimaan pajak tumbuh positif.
Sektor Perdagangan Jadi Penyumbang Terbesar
Dari sisi sektoral, sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak. Penerimaan neto dari sektor ini mencapai Rp161 triliun, atau menyumbang 24,9% terhadap total penerimaan pajak.
Kinerja sektor perdagangan dipengaruhi oleh perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM) dan tren belanja daring. Aktivitas perdagangan tersebut memberi kontribusi besar terhadap penerimaan pajak karena berkaitan langsung dengan transaksi konsumsi dan distribusi barang.
Besarnya kontribusi sektor perdagangan juga memperkuat klaim pemerintah bahwa aktivitas ekonomi masih berjalan. Dengan porsi hampir seperempat dari total penerimaan, pergerakan sektor ini menjadi salah satu penopang utama realisasi pajak hingga April 2026.
Industri Pengolahan Sumbang Rp145,3 Triliun
Sektor industri pengolahan menyumbang penerimaan sebesar Rp145,3 triliun. Nilai tersebut setara dengan 22,5% dari total penerimaan pajak hingga akhir April 2026.
Kementerian Keuangan menyebut penerimaan dari sektor industri pengolahan ditopang oleh subsektor industri minyak kelapa sawit. Subsektor ini menjadi salah satu sumber penting karena memiliki rantai ekonomi yang luas, mulai dari produksi, pengolahan, hingga perdagangan produk turunannya.
Selain perdagangan, industri pengolahan juga menjadi sektor strategis dalam penerimaan pajak karena berkaitan dengan aktivitas produksi dan nilai tambah. Kontribusinya yang mencapai 22,5% menunjukkan bahwa sektor manufaktur masih menjadi basis penting penerimaan negara.
Pertambangan, Konstruksi, dan Real Estat Ikut Menopang
Sektor pertambangan mencatatkan penerimaan sebesar Rp56,7 triliun. Kontribusi tersebut setara dengan 8,8% terhadap total penerimaan pajak, terutama didorong oleh subsektor minyak dan gas bumi.
Sementara itu, sektor konstruksi dan real estat mencatatkan penerimaan neto sebesar Rp24,2 triliun. Nilai ini menyumbang 3,7% terhadap total penerimaan pajak.
Meski kontribusinya lebih kecil dibanding sektor perdagangan dan industri pengolahan, kedua sektor ini tetap menjadi bagian penting dalam struktur penerimaan. Pergerakan sektor pertambangan, konstruksi, dan real estat turut mencerminkan dinamika investasi, proyek, serta aktivitas ekonomi berbasis aset dan sumber daya.
Purbaya Optimistis Penerimaan Bisa Mendekati 20 Persen
Merespons tren pertumbuhan hingga April 2026, Purbaya menyatakan optimisme terhadap prospek penerimaan negara. Menurutnya, pertumbuhan penerimaan pajak yang sudah mencapai 16,1% masih berpeluang meningkat lebih tinggi.
“Pajak tumbuh 16,1% dan mungkin akan lebih tinggi lagi mendekati 20%. Kita akan usahakan ke arah sana. Prospeknya jelas lebih bagus dibandingkan tahun lalu,” pungkas Purbaya.
Dengan realisasi Rp646,3 triliun hingga akhir April 2026, pemerintah menilai penerimaan pajak masih berada dalam tren positif. Kenaikan PPN, PPh orang pribadi, PPh Pasal 21, serta kontribusi sektor perdagangan dan industri pengolahan menjadi dasar optimisme tersebut.
Meski demikian, pemerintah tetap menghadapi tantangan dari tekanan ekonomi global dan pelemahan nilai tukar Rupiah. Karena itu, keberlanjutan pertumbuhan penerimaan pajak akan sangat bergantung pada kemampuan menjaga aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, serta kinerja sektor usaha pada bulan-bulan berikutnya.