DURHAM – Komisioner Kepolisian dan Kejahatan (Police and Crime Commissioner/PCC) Durham, Joy Allen, tetap menyetujui kenaikan 6% pada pungutan kepolisian dalam tagihan pajak daerah meskipun mendapat penolakan dari sejumlah anggota dewan lintas partai.
Kenaikan tersebut mencakup tambahan £3,50 sebagai bentuk “keluwesan luar biasa” yang diizinkan pemerintah, di luar usulan kenaikan £15 untuk properti kategori D pada tahun anggaran 2026–2027. Properti dalam kategori lain akan mengalami kenaikan secara proporsional.
“Keputusan ini menyeimbangkan dengan adil antara keterjangkauan dan keamanan publik.”
— Joy Allen, PCC Durham
Anggota panel kepolisian dan kejahatan Dewan Kabupaten Durham sebelumnya mendesak agar kenaikan dibatasi hanya £15. Mereka memperingatkan bahwa tambahan pungutan akan membebani warga di tengah tekanan biaya hidup.
Alasan Lindungi Layanan Garis Depan
Namun, Allen menegaskan kenaikan tersebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan layanan kepolisian garis depan serta mempertahankan jumlah personel. Dalam rapat awal pekan ini, disampaikan bahwa kenaikan £15 saja tidak cukup untuk menutup kebutuhan anggaran.
Tanpa tambahan pungutan, kepolisian diperkirakan menghadapi defisit pendanaan sebesar £6,5 juta pada tahun depan dan akan semakin bergantung pada dana cadangan.
Ancaman Defisit: Tambahan pungutan £3,50 diperkirakan menghasilkan sekitar £3,5 juta pada 2026–2027.
Menurut Layanan Pelaporan Demokrasi Lokal, sekitar 80% properti di County Durham dan Darlington berada pada kategori A atau B. Rumah tangga kategori A akan mengalami kenaikan sekitar 24p per minggu, sedangkan kategori B naik sekitar 28p per minggu.
Allen menyatakan panel lebih mengedepankan pertimbangan politik ketimbang prioritas keamanan publik. Ia menilai tambahan beberapa pence per minggu merupakan kompromi yang wajar untuk memastikan stabilitas layanan kepolisian.
Kenaikan pajak daerah untuk elemen kepolisian ini kini akan diterapkan setelah mendapat lampu hijau pemerintah pusat terkait keluwesan luar biasa tersebut.
