website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Wednesday, 17 June 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Partai Konservatif berjanji akan menghapus pajak karbon bagi sektor industri

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
April 10, 2026
in Internasional
0 0
0
Partai Konservatif berjanji akan menghapus pajak karbon bagi sektor industri
0
SHARES
9
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

INGGRIS – Partai Konservatif Inggris meluncurkan janji politik besar dengan menyatakan akan menghapuskan pajak karbon bagi sektor industri jika berhasil memenangkan kekuasaan. Langkah ini diambil dengan alasan untuk melindungi lapangan kerja dan mencegah fenomena deindustrialisasi di sektor-sektor yang padat energi.

Pemimpin Partai Konservatif, Kemi Badenoch, menegaskan bahwa sistem pajak karbon saat ini justru membebani ketahanan nasional. Di bawah kepemimpinannya, partai berencana menghapus sepenuhnya Skema Perdagangan Emisi Inggris (UK ETS) serta mengkaji ulang target net zero tahun 2050 yang dianggap “tidak mungkin” untuk dicapai dalam kondisi saat ini.

Baca Juga: Isu NHS Dominasi Agenda Pemimpin Partai Menjelang Pemilu

Dampak Penghapusan UK ETS dan Mekanisme Penyesuaian Karbon

Rencana ini mencakup pembatalan berbagai instrumen fiskal hijau, termasuk dukungan harga karbon bagi produsen listrik fosil serta Mekanisme Penyesuaian Batas Karbon (CBAM) yang sedianya diperkenalkan tahun depan. Badenoch berargumen bahwa pungutan hijau telah membuat operasional bisnis di Inggris menjadi jauh lebih sulit dibandingkan negara pesaing.

Namun, usulan ini memicu kritik tajam. Lembaga pemikir Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) memperingatkan bahwa tanpa pajak karbon domestik, perusahaan Inggris yang mengekspor ke Uni Eropa justru tetap harus membayar biaya karbon ke kas Uni Eropa, bukan ke kas negara Inggris sendiri.

“Mengejar tujuan lingkungan dengan membunuh industri Inggris dan melemahkan ketahanan nasional secara fatal adalah tindakan gila.”

— Kemi Badenoch, Pemimpin Partai Konservatif

Reaksi Partai Buruh dan Sektor Industri Berat

Partai Buruh menggambarkan janji ini sebagai “komitmen pengeluaran yang tidak didanai senilai miliaran pound”. Menteri Energi, Chris McDonald, menyatakan bahwa strategi ini justru akan menghancurkan industri dan merugikan para pekerja. Di sisi lain, pelaku industri seperti Ceramics UK menyambut baik wacana ini karena biaya energi tinggi telah menjadi masalah eksistensial bagi manufaktur.

Perbedaan tajam antar partai mengenai pajak karbon ini semakin memperjelas peta politik menjelang pemilu:

  • Partai Konservatif & Reform UK: Berjanji menghapus total pajak karbon dan UK ETS.
  • Partai Buruh: Fokus pada strategi industri hijau untuk menjadikan Inggris tempat terbaik berbisnis.
  • Liberal Demokrat & Partai Hijau: Mendukung pajak karbon sebagai alat utama mencapai emisi nol bersih.

Baca Juga: Warga Jabar Kini Bisa Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP

Dengan proyeksi penerimaan dari skema perdagangan emisi yang diperkirakan mencapai £2,6 miliar pada periode 2025/26, penghapusan pajak ini tentu akan memberikan dampak signifikan terhadap struktur anggaran pendapatan negara Inggris di masa depan.

Baca Juga: Sengketa Pajak: Majelis Tegaskan Batas Objek PPh Pasal 23

Sumber Terkait:

  • Department for Energy Security and Net Zero
  • Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU)
Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Tinggalkan Gaya Konfrontatif! Kepatuhan Pajak Butuh Era Kolaborasi dan Saling Percaya

Pajak: Amnesti Fiskal Bengkulu Sukses Hapus Denda Rp23 Miliar, Puluhan Ribu Kendaraan Padati Samsat

June 17, 2026
Perusahaan Tak Bayar Gaji Karyawan, Apakah Masih Wajib Lapor SPT Masa PPh 21?

Pajak Kendaraan Sumut: Putus Ketergantungan Amnesti, Pemprov Tebar Insentif Lux

June 17, 2026
Ketegasan KPP Boyolali: Blokir 15 Rekening Wajib Pajak Akibat Tunggakan Miliaran

Pajak: Kanwil DJP Jateng II Sita Serentak Aset Penunggak Senilai Rp2,05 Miliar

June 17, 2026
Tata Cara Akses e-SPPT PBB-P2 DKI Jakarta untuk Periode Pajak 2026.

Cara Pengajuan Pembebasan PBB-P2 Pensiunan Guru Jakarta

June 15, 2026

Recent News

Tinggalkan Gaya Konfrontatif! Kepatuhan Pajak Butuh Era Kolaborasi dan Saling Percaya

Pajak: Amnesti Fiskal Bengkulu Sukses Hapus Denda Rp23 Miliar, Puluhan Ribu Kendaraan Padati Samsat

June 17, 2026
Perusahaan Tak Bayar Gaji Karyawan, Apakah Masih Wajib Lapor SPT Masa PPh 21?

Pajak Kendaraan Sumut: Putus Ketergantungan Amnesti, Pemprov Tebar Insentif Lux

June 17, 2026
Ketegasan KPP Boyolali: Blokir 15 Rekening Wajib Pajak Akibat Tunggakan Miliaran

Pajak: Kanwil DJP Jateng II Sita Serentak Aset Penunggak Senilai Rp2,05 Miliar

June 17, 2026
Tata Cara Akses e-SPPT PBB-P2 DKI Jakarta untuk Periode Pajak 2026.

Cara Pengajuan Pembebasan PBB-P2 Pensiunan Guru Jakarta

June 15, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version