BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menutup tahun anggaran 2025 dengan kinerja fiskal yang impresif. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil menembus angka Rp5,18 triliun, melampaui target yang sebelumnya dipatok sebesar Rp4,58 triliun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil, mengungkapkan bahwa capaian surplus ini didorong oleh optimalisasi penerimaan pajak daerah. Tercatat, setoran pajak daerah menyentuh angka Rp4,21 triliun. Angka ini setara dengan 113,60% dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp3,71 triliun.
“Ini hasil kerja bersama serta dukungan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.”
— Subhan Nor Yaumil, Kepala Bapenda Kalsel
Pajak Bahan Bakar Jadi Primadona
Dalam rinciannya, hampir seluruh sektor pajak daerah menunjukkan tren positif. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menjadi kontributor yang paling menonjol dengan realisasi mencapai Rp2,82 triliun, atau 118,58% dari target.
Sektor kendaraan lainnya juga mencatatkan kinerja hijau. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi sebesar Rp389,03 miliar (117,89%), sementara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tercatat sebesar Rp606,48 miliar (101,08%).
Kinerja Sektor Air: Pajak Air Permukaan (PAP) tembus 113,87% dan Pajak Air Bawah Tanah melonjak hingga 141,04% dari target.
Evaluasi Sektor yang Belum Maksimal
Kendati mayoritas sektor melampaui ekspektasi, Subhan tidak menampik adanya beberapa jenis pajak yang masih di bawah target (shortfall). Pajak Rokok tercatat baru mencapai 96,53%, sedangkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) tertahan di angka 81,79%.
“Untuk pajak yang belum optimal, akan kami evaluasi dan perkuat strategi pemungutannya agar ke depan dapat lebih maksimal,” tegasnya.
Secara agregat, total pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan hingga akhir 2025 terealisasi sebesar Rp10,94 triliun. Capaian ini setara dengan 103,99% dari target keseluruhan senilai Rp10,52 triliun, menegaskan kesehatan fiskal daerah yang terjaga dengan baik.
