website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Thursday, 14 May 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Nasional

Pajak Minimum Global Berlaku, DJP Pertimbangkan QRTC sebagai Insentif Baru yang Lebih Kompetitif

Johannes Albert by Johannes Albert
November 30, 2025
in Nasional
0 0
0
DJP Siapkan Reviu PPh Final Jasa Konstruksi di Tengah Lesunya Proyek Baru
0
SHARES
2
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAKARTA – Penerapan pajak minimum global berdasarkan global anti-base erosion (GloBE) rules mulai 2025 memaksa pemerintah meninjau ulang desain insentif fiskal yang selama ini digunakan. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa Indonesia kini tengah mengkaji skema insentif baru yang sesuai dengan standar internasional, yakni qualified refundable tax credit (QRTC).

“Kami masih berdiskusi agar kebijakan insentif tidak melanggar komitmen pajak minimum global,” ujar Bimo, Jumat (28/11/2025).

Baca Juga: Purbaya Yakin Ekonomi Kuartal IV Melaju hingga 5,7%

Pergeseran dari Tax Holiday ke Insentif Bergaya QRTC

Bimo menjelaskan bahwa berlakunya pajak minimum global berpotensi menggerus efektivitas tax holiday, khususnya bagi industri pionir yang selama ini menjadi primadona investor. Dalam rezim GloBE, tax holiday justru dapat memicu kewajiban membayar top-up tax apabila tarif efektif jatuh di bawah 15%.

Karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan strategi insentif fiskal agar Indonesia tetap kompetitif di mata investor.

“Pajak minimum global menggeser kompetisi insentif dari tax holiday menjadi refundable tax credit,” jelas Bimo.

Baca Juga: Cara Download NPWP Elektronik: Aktivasi Coretax Dulu

Apa Itu QRTC dan Mengapa Penting?

QRTC adalah kredit pajak yang dapat dikembalikan dalam bentuk kas atau setara kas dalam jangka waktu paling lama empat tahun. Dalam perhitungan pajak minimum global, QRTC tidak mengurangi pajak tercakup (covered taxes), tetapi menambah laba GloBE.

Karena tidak menggerus tarif efektif pajak, QRTC tidak memicu kewajiban top-up tax. Inilah yang membuatnya lebih aman dan lebih menarik sebagai insentif global.

Tax Holiday Berisiko Picu Top-Up Tax

Jika insentif tetap menggunakan tax holiday, maka pajak tercakup langsung berkurang. Akibatnya, tarif efektif bisa jatuh di bawah tarif minimum 15%, sehingga perusahaan wajib membayar pajak tambahan sebesar selisihnya.

Baca Juga: Fitur Unduh BPE Coretax Menghilang, Ini Penjelasan Resminya

Kriteria Grup yang Terdampak Pajak Minimum Global

Berdasarkan PMK 136/2024 dan GloBE rules OECD, pajak minimum global berlaku bagi entitas yang berada dalam grup usaha dengan omzet minimal €750 juta dalam 2 dari 4 tahun pajak terakhir.

Jika insentif fiskal membuat tarif pajak efektif di bawah 15%, maka entitas wajib membayar top-up tax sesuai selisih tarif.

Sumber Terkait:

  • Kementerian Keuangan Republik Indonesia – Informasi Publik
  • Direktorat Jenderal Pajak – Situs Resmi
Johannes Albert

Johannes Albert

Stay Connected test

  • 23.9k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Panduan Lengkap Cara Menanggapi SPKKP di Coretax DJP

Panduan Lengkap Menggunakan Simulator Coretax untuk Pengisian SPT Tahunan PPh Badan

October 9, 2025
Ingin Download NPWP Elektronik? Pastikan Akun Coretax Anda Sudah Aktif, Ini Langkah Resminya

Bukti Potong A1 Kini Bisa Diunduh di Coretax, Ini Panduan Lengkap Lapor SPT

January 6, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Pemerintah Siapkan Relaksasi Belanja Pegawai Pemda yang Melampaui Batas

Pemerintah Siapkan Relaksasi Belanja Pegawai Pemda yang Melampaui Batas

May 13, 2026
Audit dan Pemeriksaan Pajak 2026 Diprediksi Lebih Kencang

Audit dan Pemeriksaan Pajak 2026 Diprediksi Lebih Kencang

May 13, 2026
Pengadilan Tolak Klaim Pasif dalam Kasus Penghindaran Pajak Afrika Selatan Berkedok Skema Saham Preferen

Pengadilan Tolak Klaim Pasif dalam Kasus Penghindaran Pajak Afrika Selatan Berkedok Skema Saham Preferen

May 13, 2026
Tingkatkan Kepatuhan Pajak Pariwisata Nusa Penida, Pemkab Klungkung Genjot Infrastruktur Rp247 Miliar

Tingkatkan Kepatuhan Pajak Pariwisata Nusa Penida, Pemkab Klungkung Genjot Infrastruktur Rp247 Miliar

May 13, 2026

Recent News

Pemerintah Siapkan Relaksasi Belanja Pegawai Pemda yang Melampaui Batas

Pemerintah Siapkan Relaksasi Belanja Pegawai Pemda yang Melampaui Batas

May 13, 2026
Audit dan Pemeriksaan Pajak 2026 Diprediksi Lebih Kencang

Audit dan Pemeriksaan Pajak 2026 Diprediksi Lebih Kencang

May 13, 2026
Pengadilan Tolak Klaim Pasif dalam Kasus Penghindaran Pajak Afrika Selatan Berkedok Skema Saham Preferen

Pengadilan Tolak Klaim Pasif dalam Kasus Penghindaran Pajak Afrika Selatan Berkedok Skema Saham Preferen

May 13, 2026
Tingkatkan Kepatuhan Pajak Pariwisata Nusa Penida, Pemkab Klungkung Genjot Infrastruktur Rp247 Miliar

Tingkatkan Kepatuhan Pajak Pariwisata Nusa Penida, Pemkab Klungkung Genjot Infrastruktur Rp247 Miliar

May 13, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version