Menteri Keuangan Norwegia, Jens Stoltenberg, menyebut adopsi mobil listrik di negaranya sudah mencapai tahap matang. Saat ini, pangsa pasar mobil listrik sudah mencapai 95% dari total pendaftaran kendaraan baru.
“Inilah saat yang tepat untuk mengakhiri insentif tersebut. Mobil listrik sudah menjadi pilihan utama masyarakat Norwegia,” ujar Stoltenberg, Kamis (16/10/2025).
Ia menyampaikan kebijakan ini dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di parlemen. Pemerintah menilai, pembebasan PPN atas mobil listrik sudah tidak lagi dibutuhkan karena kendaraan tanpa emisi tetap menarik secara finansial. Terlebih, pemerintah juga akan menaikkan pajak atas pembelian kendaraan berbahan bakar fosil.
Norwegia, meskipun merupakan produsen minyak terbesar di Eropa, kini dikenal sebagai negara dengan tingkat adopsi kendaraan listrik tertinggi di dunia. Pada September 2025, mobil listrik berkontribusi lebih dari 98% dari total pendaftaran kendaraan baru, membuat rata-rata tahunan mencapai 95%.
Adapun tarif PPN untuk kendaraan listrik di Norwegia ditetapkan sebesar 25%. Dalam RAPBN 2026, pemerintah juga berencana menurunkan ambang batas harga mobil listrik baru yang terkena PPN, dari 500.000 kroner menjadi 300.000 kroner.
Namun, karena pemerintahan yang dipimpin Partai Buruh bersifat minoritas, usulan penghapusan fasilitas PPN ini masih memerlukan persetujuan parlemen sebelum disahkan.
Asosiasi Kendaraan Listrik Norwegia menilai rencana tersebut berpotensi menurunkan daya tarik pasar mobil listrik. Sekretaris Jenderalnya, Christina Bu, menyarankan agar subsidi dan fasilitas pajak dihapus secara bertahap agar tidak menghambat transisi menuju kendaraan ramah lingkungan.
“Jika insentif dihapus langsung, harga mobil listrik baru maupun bekas akan melonjak tajam,” ujar Christina Bu.
