ERITREA – Di banyak negara, pajak adalah instrumen untuk membangun fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit. Namun, di Eritrea, pendapatan pajak justru menjadi alat untuk memperpanjang penderitaan warga dan mendanai ambisi militer rezim Presiden Isaias Afwerki.
Negara yang terisolasi di pesisir Laut Merah ini membiarkan infrastrukturnya hancur sementara sumber daya pendidikan digunakan untuk menanamkan propaganda negara. Warga di dalam negeri hidup dalam kekurangan listrik, bahan bakar, serta air bersih yang sangat terbatas. Tanpa adanya transparansi keuangan, rezim ini terus membiayai ekspedisi militer melalui pungutan kontroversial dari warga mereka di luar negeri.
Pajak Penghasilan 2 Persen: Beban Abadi Diaspora Eritrea
Sejak tahun 1990-an, rezim Eritrea telah memberlakukan “pajak diaspora” sebesar 2 persen dari penghasilan warga Eritrea yang menetap di luar negeri. Awalnya, pungutan ini dianggap sebagai kontribusi sementara untuk rekonstruksi pasca-perang, namun karena parlemen tidak pernah lagi bersidang sejak 1997, pajak ini tetap berlaku secara permanen tanpa dasar hukum yang jelas.
Untuk memaksa pembayaran, kantor konsuler Eritrea menggunakan taktik tekanan yang dipertanyakan:
- Layanan Konsuler Dasar: Menolak menerbitkan kartu identitas atau dokumen hukum hingga pajak dibayar.
- Pembatasan Hak Milik: Warga yang tidak membayar dilarang menjual properti mereka di tanah air.
- Sanksi Sosial: Larangan mengunjungi kerabat di kampung halaman bagi mereka yang menunggak.
- Tuntutan Tunggakan: Menagih pembayaran besar secara mendadak saat warga membutuhkan layanan pemerintah.
“Rezim Afwerki memimpin Eritrea seolah-olah penjara terbuka, menggunakan sumber daya terbatas untuk memajukan ambisi politiknya dan mengacaukan stabilitas kawasan.”
— Analisis Situasi Hak Asasi Manusia Eritrea
Urgensi Memutus Saluran Pendapatan Rezim Melalui Tekanan Internasional
Krisis hak asasi manusia yang sistemik termasuk penyiksaan, wajib militer paksa, dan penghilangan orang secara paksa telah mendorong gelombang pengungsi global dari Eritrea. Diaspora kini mulai bersatu untuk memutus aliran dana melalui pajak ilegal ini dengan mendesak pemerintah negara tempat mereka tinggal untuk mengambil tindakan tegas.
Pada akhir tahun 2022, anggota parlemen di Inggris Raya menyerukan penyelidikan terhadap penggunaan pajak diaspora yang diduga kuat mendanai perang di Tigray, Ethiopia. Seruan serupa juga muncul di negara-negara dengan populasi diaspora Eritrea yang besar seperti Belanda. Komunitas internasional diharapkan dapat meningkatkan tekanan fiskal agar hasil keringat warga diaspora tidak lagi digunakan untuk menindas rakyat mereka sendiri di tanah air.