DURHAM – Pemerintah Kabupaten Durham akhirnya menetapkan kenaikan pajak daerah (Council Tax) sebesar 1,99% untuk tahun fiskal mendatang. Angka ini secara signifikan lebih rendah dari usulan awal sebesar 3,1%, setelah otoritas setempat menerima kucuran dana tambahan dari pemerintah pusat pada pekan lalu.
Dalam rapat anggaran tahunan dan penetapan pajak daerah, para anggota dewan yang dipimpin oleh koalisi Reform UK menyetujui usulan untuk menaikkan pungutan khusus perawatan sosial (social care levy), namun tetap mempertahankan tarif dasar pajak pada tingkat yang sama atau nol persen.
Pilihan Sulit di Tengah Inflasi
Pemimpin dewan, Andrew Husband, menyatakan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari “pilihan sulit” untuk melindungi wajib pajak dari tekanan ekonomi. Guna menutupi celah anggaran, dewan berkomitmen melakukan penghematan sebesar £12,9 juta selama setahun ke depan.
“Menaikkan pajak bukanlah posisi yang mudah, tetapi kenaikan 1,99% untuk perawatan sosial dengan nol persen pada pajak inti berada jauh di bawah tingkat inflasi. Ini adalah pencapaian yang jarang terjadi dalam bertahun-tahun,” ujar Husband dalam rapat tersebut.
“Kenaikan pajak dewan yang kami usulkan jauh di bawah inflasi dan akan lebih rendah daripada hampir semua otoritas lokal di wilayah kami dan di seluruh negeri.”
— Darren Grimes, Wakil Pemimpin & Anggota Kabinet Bidang Keuangan
Kritik dari Kelompok Oposisi
Meski angka kenaikan dipangkas, kebijakan ini tetap menuai kritik tajam, terutama terkait perubahan Skema Pengurangan Pajak Daerah. Aturan baru ini mengharuskan warga berpenghasilan rendah, yang sebelumnya bebas pajak, untuk membayar setidaknya 10% dari tagihan mereka.
Amanda Hopgood dari Partai Liberal Demokrat menyatakan keberatannya terhadap beban baru bagi masyarakat rentan. Senada dengan itu, Pemimpin Partai Buruh, Rob Crute, menilai masyarakat layak mendapatkan pelayanan yang lebih baik tanpa dibebani kenaikan tarif, mengingat dewan telah menerima bantuan pendanaan yang signifikan.
Tuntutan Reformasi: Kelompok Independen menyerukan peninjauan menyeluruh terhadap sistem pajak dewan secara nasional agar lebih adil bagi seluruh warga.
