website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
Friday, 19 June 2026
Putusan Pajak
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak
No Result
View All Result
website Berita Pajak TerUpdate Cepat, Akurat, dan Mendalam."
No Result
View All Result
Home Berita Internasional

Kenaikan pajak daerah sebesar 4,99% di North Yorkshire disetujui.

Muhammad Nur Izzuddin by Muhammad Nur Izzuddin
February 18, 2026
in Internasional
0 0
0
Kenaikan pajak daerah sebesar 4,99% di North Yorkshire disetujui.
0
SHARES
9
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

NORTH YORKSHIRE – Tagihan pajak dewan di North Yorkshire akan naik sebesar 4,99% setelah dewan secara resmi menyetujui anggaran untuk tahun fiskal 2026-27. Keputusan ini diambil dalam rapat dewan pada Jumat, menyusul pembahasan panjang terkait kondisi keuangan otoritas lokal.

Pemerintah daerah yang dipimpin oleh Partai Konservatif menyatakan kenaikan tersebut mencakup pungutan tambahan sebesar 2% yang secara khusus dialokasikan untuk layanan perawatan sosial bagi orang dewasa. Berdasarkan perhitungan dewan, kebijakan ini akan menambah lebih dari £95 per tahun pada tagihan rumah kategori D.

“Kita hidup di dunia nyata dan kita hanya bisa bermain dengan kartu yang kita miliki,” ujar Wakil Ketua Gareth Dadd, anggota eksekutif bidang keuangan dan sumber daya.

Upaya Tutup Defisit Pendanaan

Dewan sebelumnya telah menegaskan bahwa kenaikan pajak ini diperlukan untuk menutup defisit pendanaan di masa mendatang. Tekanan biaya layanan publik, khususnya di sektor perawatan sosial, disebut menjadi faktor utama yang mendorong penyesuaian tarif pajak daerah.

Anggota dewan senior juga menyalahkan penyelesaian pendanaan dari pemerintah pusat yang dinilai belum sepenuhnya memadai. Meski demikian, pemerintah menyatakan telah mengalokasikan total £78 miliar untuk otoritas lokal di seluruh Inggris, dengan Dewan Kabupaten North Yorkshire dijadwalkan menerima £756 juta pada tahun 2026-27.

Baca Juga: Awal Tahun Tancap Gas, Dirjen Pajak Optimistis Target Rp2.357 Triliun Tercapai

Kritik dari Oposisi

Meski disetujui mayoritas anggota dewan, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Kevin Foster, pemimpin kelompok Partai Hijau dan Independen, menyatakan pihaknya tidak dapat mendukung kenaikan tersebut. Ia juga mengkritik rencana anggaran yang memasukkan kenaikan 4,8% pada sewa rumah dewan.

“Ini bukan angka-angka abstrak dalam laporan; ini adalah uang nyata yang diambil dari orang-orang yang seringkali memiliki kemampuan paling sedikit untuk menanggung biaya tambahan,” tegas Foster.

Sementara itu, anggota dewan Liberal Demokrat Matt Walker menyoroti sejumlah prioritas anggaran yang dinilai tidak seimbang. Ia menyebut adanya peningkatan £1,1 juta untuk situs caravan dan camping milik dewan di Filey Brigg, tetapi pada saat yang sama terdapat pemotongan £500.000 untuk layanan anak-anak penyandang disabilitas serta pengurangan £50.000 pada partisipasi masyarakat dalam kesehatan publik.

Walker juga mencatat dewan akan menghentikan penyediaan pohon Natal dan keranjang gantung di bekas distrik Harrogate dan Scarborough, serta menghentikan distribusi koran gratis di perpustakaan.

“Kami dijanjikan bahwa reorganisasi pemerintah daerah akan menghasilkan efisiensi, tetapi anggaran hari ini membuktikan sebaliknya,” ujarnya.

Baca Juga: Kenaikan Pajak Dewan 7,3% Diusulkan untuk Shetland

Komitmen Lindungi Kelompok Rentan

Menanggapi kritik tersebut, Gareth Dadd menegaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir dewan selalu memprioritaskan kelompok masyarakat paling rentan. Ia menekankan bahwa kebijakan yang diambil bukan didorong oleh kepentingan politik, melainkan pertimbangan tanggung jawab sosial.

“Segala yang kami lakukan selama empat atau lima tahun terakhir, dan bahkan sebelumnya, telah memprioritaskan mereka yang berada di bagian bawah tumpukan, mereka yang membutuhkan, mereka yang rentan. Tidak ada keuntungan politik bagi kami, tetapi kami melakukannya karena itu hal yang benar,” katanya.

Kenaikan pajak daerah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas layanan publik di tengah tekanan fiskal yang masih berlanjut. Namun, perdebatan mengenai keseimbangan antara kebutuhan pendanaan dan beban masyarakat diperkirakan akan terus menjadi isu utama dalam kebijakan keuangan daerah ke depan.


Sumber Terkait:

  • BBC News
Muhammad Nur Izzuddin

Muhammad Nur Izzuddin

Stay Connected test

  • 24k Followers
  • 99 Subscribers
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

Aturan Baru DHE SDA Mulai Berlaku 1 Juni 2026

May 18, 2026
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Mudah dan Cepat! Ini Cara Ambil e-SPPT PBB Jakarta Secara Online

April 23, 2026
PBPK Jadi Tonggak Baru Keseragaman Pelaporan Keuangan Nasional

Email Tak Aktif Saat Aktivasi Coretax? Ini Solusi Resmi dari DJP

December 30, 2025
Begini Cara Update Data Pemegang Saham di Sistem Coretax

Cara Isi Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh di SPT Tahunan WPOP

April 30, 2026
Lupa Sampaikan Pemberitahuan NPPN, Ini Risikonya bagi WP Orang Pribadi

Faktur Pajak “Tidak Ada” Tidak Dapat Dikreditkan, Namun Faktur Terlambat Masa Pajak Masih Bisa Dikreditkan: Putusan Majelis Dalam Sengketa Ppn

4
MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

MA Turunkan Biaya Kasasi dan PK Elektronik, Sekaligus Resmikan Pendaftaran HUM Daring

4
Banjir Aturan Baru DJP: Dari Pedoman MAP, Pengaduan, hingga Insentif Magang

DJP Bongkar Sindikat ‘Desa’ Faktur Pajak Fiktif, Negara Rugi Rp180 Miliar

4
Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

Pemerintah Targetkan PDB Manufaktur Nonmigas Tumbuh 5,51% pada 2026

3
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Wajib 10%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Wajib 10%

June 19, 2026
Masa Transisi Fasilitas PPh Final di PP 20/2026

Masa Transisi Fasilitas PPh Final di PP 20/2026

June 19, 2026
Kapan Penghasilan Pekerjaan Bebas Jadi Penghasilan Usaha?

Kapan Penghasilan Pekerjaan Bebas Jadi Penghasilan Usaha?

June 19, 2026
Surat Keterangan PP 55/2022 Tetap Berlaku bagi UMKM

Surat Keterangan PP 55/2022 Tetap Berlaku bagi UMKM

June 19, 2026

Recent News

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Wajib 10%

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa Wajib 10%

June 19, 2026
Masa Transisi Fasilitas PPh Final di PP 20/2026

Masa Transisi Fasilitas PPh Final di PP 20/2026

June 19, 2026
Kapan Penghasilan Pekerjaan Bebas Jadi Penghasilan Usaha?

Kapan Penghasilan Pekerjaan Bebas Jadi Penghasilan Usaha?

June 19, 2026
Surat Keterangan PP 55/2022 Tetap Berlaku bagi UMKM

Surat Keterangan PP 55/2022 Tetap Berlaku bagi UMKM

June 19, 2026

Graha Binakarsa
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940 (021) 21909087

Menu

  • Home
  • Berita
  • Literasi Perpajakan
  • Putusan dan Analisis
  • PajakNow Tools

Layanan Informasi

  • Pedoman Media Siber
  • Hak Cipta
  • Kebijakan Privasi
  • Media Partner
  • Hubungi
  • Disclaimer

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Berita
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Info Grafis
  • Literasi Perpajakan
    • Edukasi Perpajakan
    • Panduan Pajak
  • PajakNow Tools
    • Kurs Pajak
    • Narasi Data Pajak
    • Tarif bunga dan sanksi pajak
    • Kalkulator Pajak
  • Putusan dan Analisis
    • Analisis dan insight
    • Putusan Pengadilan Pajak

© 2026 pajaknow.id - Berita Pajak yang Akurat, Cepat dan Lengkap

Go to mobile version