CIREBON – Merespons dinamika pergeseran ekonomi riil yang bergerak cepat, otoritas perpajakan pusat dan daerah memperketat pengawasan melalui integrasi intelijen fiskal secara masif. KPP Pratama Cirebon Dua berkolaborasi dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Cirebon meluncurkan operasi terpadu bertajuk “Mapag Data 2026”.
Langkah taktis ini bertujuan memperbarui dan mengonsolidasikan basis data perpajakan nasional agar tetap mutakhir, sekaligus menekan kebocoran penerimaan negara serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Hubungan sinergis antarinstansi ini merefleksikan model tata kelola fiskal modern yang efisien dalam mengendus potensi ekonomi tersembunyi.
Kepala KPP Pratama Cirebon Dua, Maulana Abdullah, memaparkan bahwa nomenklatur “Mapag Data” yang berakar dari bahasa lokal Cirebon berarti menjemput data langsung ke pusat aktivitas ekonomi. Penjemputan data secara proaktif ini menjadi krusial mengingat akselerasi lanskap bisnis di lapangan kerap kali mendahului pelaporan administratif wajib pajak.
“Perkembangan data di lapangan berlangsung sangat cepat sehingga perlu pembaruan data secara berkala. Selain itu, ini juga untuk optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah, serta wujud nyata kolaborasi pusat dan pemda.”
— Maulana Abdullah, Kepala KPP Pratama Cirebon Dua
Penetrasi 88 Titik Strategis Ekonomi dan Mitigasi Risiko Lapangan
Operasi pengumpulan data skala penuh ini mengerahkan sedikitnya 40 personel gabungan yang disebar secara taktis ke 88 titik lokasi usaha di berbagai wilayah strategis Kabupaten Cirebon. Klaster target operasi mencakup sektor-sektor produktif dengan perputaran likuiditas tinggi seperti perhotelan, kuliner (restoran), klinik kesehatan, bengkel otomotif, entitas jasa keuangan, hingga showroom kendaraan.
Teknologi Spasial: Tim gabungan mengadopsi metode wawancara mendalam, pendokumentasian visual, hingga penandaan geografis digital (geotagging) untuk mengunci koordinat fisik objek pajak secara presisi.
Guna menjamin keamanan operasional dan memitigasi potensi gesekan sosial di lapangan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turut dilibatkan sebagai tim pendamping. Otoritas memastikan seluruh rangkaian intervensi lapangan ini tetap berpegang teguh pada prosedur kerja resmi serta kode etik profesional guna menjaga kenyamanan iklim investasi daerah.
Dari perspektif efisiensi anggaran negara, Sekretaris Bapenda Kabupaten Cirebon, Fahmi Sujati, menggarisbawahi bahwa operasi bersama ini berhasil memangkas duplikasi anggaran operasional pengumpulan data yang biasanya diajukan secara terpisah oleh masing-masing instansi. Rekonsiliasi kerja terpadu ini menjadi sarana efektif dalam menyinergikan target pengawasan terhadap objek wajib pajak yang sama tanpa mengabaikan skala prioritas masing-masing lembaga.
